detikFinance

Mencari Titik Terang dari Masalah Jiwasraya dan Asabri

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) belakangan menjadi perbincangan hangat.

Sabtu, 18 Jan 2020 19:30 WIB

detikFinance

Ombudsman Minta OJK Jangan Lembek Awasi Asabri

Ombudsman Repubik Indonesia (ORI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi ketat permasalahan yang terjadi di PT Asabri (Persero).

Sabtu, 18 Jan 2020 21:30 WIB

detikNews

Sandiaga Maknai Pesan Jokowi untuk Berangkulan

Jokowi memberi pesan 'hati-hati 2024' kepada Sandiaga Uno. Pesan itu dimaknai Sandiaga sebagai ajakan untuk berangkulan.

Minggu, 19 Jan 2020 08:10 WIB

detikNews

Serikat Buruh Akan Mogok Kerja Tolak Omnibus Law, Ini Respons Istana

Serikat buruh bakal menggelar aksi mogok kerja menolak omnibus law Cipta Lapangan Kerja di DPR.

Sabtu, 18 Jan 2020 21:07 WIB

detikNews

Silang Pendapat Pembantu Presiden soal Omnibus Law Sangat Disayangkan!

Pembantu Jokowi bersilang pendapat soal RUU Ciptaker. Kemenko Perekonomian membela keberadaan pasal itu. Mahfud Md menilai salah ketik. Mana yang benar?

Selasa, 18 Feb 2020 09:54 WIB

detikNews

Mahfud Sebut Ada Salah Ketik, DPR-Pemerintah Akan Perbaiki Omnibus Law

Kesalahan ketik pada kalimat 'PP bisa ubah UU' di draf omnibus law menjadi polemik. DPR-Pemerintah akan perbaiki kesalahan ketik tersebut.

Selasa, 18 Feb 2020 12:04 WIB

detikNews

BEM UI Sesalkan Mahfud Md yang Sebut Dokumen Veronica Koman Tak Jelas

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut dokumen aktivis Veronica Koman yang diserahkan BEM UI kemarin tidak jelas. BEM UI menyayangkan sikap Mahfud itu.

Selasa, 18 Feb 2020 12:32 WIB

detikNews

Demokrat soal 'PP Bisa Ubah UU': Lucu, Kok Bisa Salah Ketik

Demokrat merasa lucu karena ada pernyataan 'salah ketik' dalam Omnibus Law dari Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Selasa, 18 Feb 2020 12:38 WIB

detikNews

Pasal 'PP Bisa Ubah UU' Salah Ketik, Mahfud: Diperbaiki DPR, Tak Usah Bersurat

Mahfud Md memastikan pasal 170 draf RUU Cipta Kerja yang salah ketik tinggal diperbaiki di DPR. Pemerintah tidak perlu mengirimkan surat resmi.

Selasa, 18 Feb 2020 13:02 WIB

detikNews

Mahfud Md: Keliru dalam RUU Sudah Biasa, Nanti Diperbaiki

Dalam konteks RUU, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut kekeliruan dalam redaksional biasa terjadi.

Selasa, 18 Feb 2020 13:25 WIB