Hukuman terhadap para koruptor perlu diperberat. Tidak hanya hukuman pidana dan denda, namun harus ada upaya pemiskinan harta.

Gedung berlantai 7 itu tampak kusam dan gelap dari luar. Sekilas seperti tidak terawat. Tapi dari dalam gedung ini, seluruh koruptor pasti akan divonis bersalah.

Gayus Tambunan, tersangka markus pajak Rp 28 miliar, adalah contoh kecil dari praktik markus di Indonesiai. Maraknya markus di Indonesia menunjukkan bila negara ini sudah mirip dengan negara mafia.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji seperti 'melawan' institusinya sendiri dengan membuka markus di tubuh Polri. Ditetapkan sebagai tersangka, Susno tetap menyimpan cinta kepada institusi yang membesarkan namanya itu.

Ketua majelis hakim Haryanto mengundur pembacaan putusan akhir terhadap Syaifudin Zuhri. Hakim masih menimbang ganjaran yang pantas untuk penyembunyi Noordin M Top itu.

Usulan pemberian hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia dinilai tidak tepat oleh aktivis '98 Fajroel Rachman. Menurutnya, hukuman yang cocok bagi koruptor adalah hukuman seumur hidup.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Majelis Ulama Indonesia setuju apabila hukuman mati juga diberlakukan untuk para koruptor. Hukuman mati dianggap perlu karena dapat memberikan efek jera kepada orang yang ingin melakukan korupsi.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan PK Arthalyta Suryani sehingga hukumannya dikurangi 6 bulan. Putusan itu sama saja diartikan kemenangan bagi koruptor.

Menkum HAM Patrialis Akbar kembali bersuara soal hukuman mati bagi koruptor. Tidak hanya korupsi saat terjadi bencana atau krisis, namun pidana korupsi yang berhubungan duit pajak pun layak dihukum mati.

Pelaku tindak pidana korupsi memang dapat dijatuhi hukuman mati. Namun pelaksanaannya harus selektif sebab tidak semua koruptor layak diganjar hukuman maksimal tersebut.