Mahkamah Konstitusi merilis lima nama anggota Majelis Kehormatan konstitusi (MKK) untuk menindaklanjuti ditangkapnya Akil Mochtar oleh KPK. Majelis akan mulai efektif bekerja mulai Jumat esok.

"Hakim mencuri, hakim menjual keputusannya, harus dihukum berkali-kali lipat di atas warga negara biasa. Karena pada dialah kita titipkan keadilan," kata Anies Baswedan.

Partai Demokrat mendorong hakim MK tidak boleh berasal dari politisi. Demokrat juga mendorong wewenang MK yang terlalu kuat direduksi.

"Yang beda 12 persen saja biayanya Rp 3 miliar, apalagi yang selisihnya 966 suara sebagaimana halnya (Plikada) di Bali," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pesan singkat, Kamis (3/10/2013).

Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengejutkan. Tak pelak, kasus ini menohok MK. Agar kepercayaan publik kembali, PDIP mengusulkan agar hakim MK dipilih ulang.

Berkaca dari kasus penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK, seleksi pejabat lembaga negara perlu ditinjau kembali. Komisi III DPR langsung reaktif menanggapi wacana yang diserukan Presiden SBY ini.

Kasus ditangkapnya Ketua MK aktif Akil Mochtar oleh KPK karena dugaan suap telah mencoreng nama baik MK. Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva siap untuk mengembalikan nama baik institusinya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dicokok KPK. Akil diketahui merupakan mantan kader Partai Golkar. Untuk menjaga netralitas MK, perlukah MK dibebaskan dari unsur partai politik?

"Hakim itu sudah tertinggi. Dia mengawasi dirinya sendiri dengan integritasnya. Yang mengawasi hakim itu Tuhan dan kita sendiri. Jadi kesadaran integritas kita yang paling penting," kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyarankan hakim konstitusi di MK untuk meletakkan jabatan setelah penangkapan Akil Mochtar. Tujuannya, agar citra MK kembali pulih.