Adnan Buyung Nasution meminta Presiden SBY meminta maaf kepada masyarakat atas kelakuan M Nazaruddin. SBY harus meminta maaf atas ulah Nazaruddin yang juga anak buahnya di PD.

Mantan Presiden Afghanistan menyambangi Indonesia untuk berdiskusi mengenai konflik yang terjadi di negaranya. Harapannya, Indonesia membantu memyelesaikan konflik di negara timur tengah itu.

Karir politik Ahmad Nawardi (AN), anggota DPRD Jatim dari FPKB sudah di ujung tanduk. Dia terancam dipecat apabila polisi menetapkan dia sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap seorang janda asal Jember.

Kasus penyadapan yang dilakukan oleh koran mingguan milik raja media Rupert Murdoch, diharapkan jadi pelajaran. Jangan sampai media menggunakan cara-cara melawan hukum.

Belum genap dua minggu Ketua DPW Nasional Demokrat (Nasdem) Sudradjat mengundurkan diri, hari ini hampir seluruh pengurus DPW Nasdem Jabar menyatakan mundur.

Sejumlah pengurus Partai Demokrat mulai datang ke acara syukuran khitanan anak Anas Urbaningrum, sang ketua umum. Tampak hadir Angelina Sondakh dan Ramadhan Pohan.

Sesungguhnya, apa yang diperjuangkan oleh pers adalah untuk kepentingan bangsa. Kritik media massa terhadap pemerintah seharusnya jangan ditanggapi negatif. Sebab, kritik media tersebut bagian dari upaya pengawasan publik terhadap jalannya suatu pemerintahan."Sesungguhnya, apa yang diperjuangkan oleh pers adalah kepentingan bangsa," ujar Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Wina Armada Sukardi dalam talk show bertajuk 'Ada apa Dengan Demokrasi dan Media Massa' di Ruang Wartawan DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/7).Namun, Wina mengakui memang sudah menjadi siklus bahwa seorang yang baru berkuasa di pemerintahan akan mendekat ke media, tetapi dalam kurun waktu tertentu 'bulan madu' kedua belah pihak tersebut mulai merenggang, karena pers mulai kritis terhadap pemerintah."Mereka (yang berkuasa dalam pemerintahan, red) mengatakan Anda teman kok mengkritik terus," pungkas Wina.

Yang di 'gugat' oleh partai berlambang mercy ini adalah persoalan profesionalisme kerja wartawan di Indonesia. Partai Demokrat menegaskan tidak menolak kebebasan pers. Tetapi yang di 'gugat' oleh partai berlambang mercy ini adalah persoalan profesionalisme kerja wartawan di Indonesia."Kalau ada yang mengatakan Partai Demokrat mempersalahkan pers, tidak mendukung kebebasan pers itu adalah penilaian yang salah," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Benny Kabur Harman dalam acara talk show DPD dengan tajuk 'Ada Apa dengan Demokrasi dan Media Massa' di ruang wartawan DPD, Kmpleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/7).Benny menggugat, apakah dalam membuat berita selama ini pers di Indonesia sudah memenuhi kode etik jurnalistik yang bersifat universal menyangkut nara sumber yang jelas. Misalnya, terhadap pemberitaan yang selama ini gencar diberitakan terkait Blackberry Messenger (BBM) yang diduga berasal dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin."Pertanyaan saya apakah betul yang dikirm itu adalah dari BBM Nazarudin. Lalu apakah betul BBM yang saat ini diterima teman-teman pers adalah dia yang pegang. Sebab kalau tidak ternyata bukan dia yang mengirim itu maka pers harus bertanggung jawab terhadap pemberitaan itu karena berarti pemberitaan itu datangnya dari sumber yang tidak jelas," pungkasnya.

Canggihnya teknologi informasi, menjadi warna yang secara signifikan memengaruhi pola-pola demokrasi dewasa ini. Khususnya dalam komunikasi politik.

Dalam politik tak ada teman abadi, yang utama hanya kepentingan perorangan atau kelompok. Pendapat yang benar, 'Yang abadi adalah kepentingan nasional negara'.