Perwakilan pemerintah dalam sidang gugatan UU MD3, Mualimin Abdi, mengatakan posisi pimpinan DPR yang berasal dari voting anggota dewan tidak melanggar konstitusi.

Tokoh hak asasi manusia (HAM), Solahudin Wahid alias Gus Solah angkat bicara soal kontroversi RUU Pilkada yang akan disahkan 25 September mendatang. Menurut adik kandung Gus Dur ini, tradisi politik transaksional harus diubah, bukan sistem pilkadanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mempertanyakan legal standing PDIP sebagai penggugat UU MD3 di MK. Menurutnya, PDIP tidak memiliki legal standing dalam gugatan ini karena merupakan parpol.‎

Rapat Sidang Paripurna DPR digelar pagi hari ini dengan sejumlah agenda. Namun banyak pula anggota yang bolos saat bel rapat berbunyi.

Polemik RUU Pilkada terus saja bergulir dan bahkan diwarnai perubahan sikap dari satu partai politik. Energi dan perhatian masyarakat tersita untuk mendorong Pilkada secara langsung terus berlanjut, tanpa perubahan menjadi Pilkada lewat DPRD.

Pertahanan Sipil (Hansip) ternyata memiliki perjalanan panjang. Awal dibentuknya organisasi Hansip ini dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda untuk menghadapi serangan dari Jepang.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Kepala Daerah menuai penolakan dari berbagai kalangan, termasuk kepala daerah. RUU yang sudah 2 tahun dikaji itu akan diputus pada 25 September dalam rapat paripurna DPR. Bagaimana kemungkinannya?

PDIP meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat putusan gugatan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)‎ yang mereka ajukan sebelum pelantikan anggota dan ketua DPR baru 1 Oktober mendatang. Dijadwalkan sidang lanjutan akan digelar pekan depan.

DPR telah mengesahkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR setelah melalui rapat paripurna nan panas. Pengesahan Peraturan DPR ini jadi kemenangan yang kedua untuk Koalisi Merah Putih.

Partai Golkar segera menggelar rapat pleno terkait calon pimpinan DPR yang akan diajukan. Golkar optimistis bisa mendapat kursi ketua DPR meski bukan pemenang pemilu legislatif.