Perizinan merupakan salah satu wadah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Walikota Surabaya Tri Rismaharini pun menerapkan sistem perizinan online. Sistem yang dapat mencegah korupsi ini dipamerkan di depan KPK.

Walikota Tri Rismaharini menerapkan sistem pelaporan kinerja harian bagi pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. Sistem ini diterapkan untuk pegawai setingkat pejabat hingga pegawai terendah seperti pengemudi.

Melalui HT, Walikota Risma yang geram melihat mobil pelat merah parkir ngawur di sekitar Balai Kota Surabaya. Nopol kendaraan dinas yang bandel dicatat. Derek! Perintah Risma kepada Dinas Perhubungan.

Masih banyak kendaaran parkir secara sembarangan alias ngawur di jalan-jalan protokol Kota Surabaya. Walikota Tri Rismaharini pun memerintahkan Dishub tegas meskipun yang melanggar itu pelat merah.

Pemprov Jatim siang tadi melakukan monitoring ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Surabaya. Rencananya, pemprov menargetkan rencana aksi provinsi layak anak, dengan Surabaya sebagai pusat percontohan. Apa alasannya?

Dirut PT Netway Utama Gani Abdul Gani dituntut jaksa pada KPK sebesar 10 tahun. Tak tangung-tanggung, Gani juga dibebankan membayar uang pengganti yang totalnya mencapai Rp 114 miliar.

Pengawalan petugas kepolisian terhadap pejabat pemerintahan umum dilakukan. Namun tidak bagi Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Orang nomor satu di Pemkot Surabaya ini justru enggan mendapat pengawalan saat berada di luar kantor.

Handy Talkie (HT), memiliki peran yang penting bagi Tri Rismaharini. Melalui alat komunikasi dua arah itu, walikota bisa cepat menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kota Surabaya.

Tri Rismaharini berkabung. Kolonel Moch Sucahyo Dwi Pribadi, kakak nomor 2 Walikota Surabaya ini, meninggal dunia karena sakit.

Ya, wajah Surabaya terus bersolek. Kota yang sekarang dipimpin Tri Rismaharini ini kerap dicap sebagai kota yang cukup manusiawi bagi pejalan kaki.