Presiden Jokowi pada 15 Desember telah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Anggaran untuk Bakamla diajukan Rp 726 miliar.

Pagi ini, Kamis (12/02/2015) ada pemandangan yang tidak biasa di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta.

Penerbitan izin pembangunan 17 pulau buatan di Provinsi DKI Jakarta menuai kritik. Ada dua kelemahan yang terjadi dalam proses perizinannya oleh pemda DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Saefullah menanggapi soal polemik perizinan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.

Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai izin proyek 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta punya kelemahan.

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta soal reklamasi pulau buatan perlu mendapatkan izin langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah melakukan banyak gebrakan. Salah satunya adalah menindak tegas pelaku pencurian ikan (illegal fishing).

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluhkan proyek reklamasi pulau buatan di Teluk Jakarta. Banyak kabel dan pipa bawah laut yang terancam rusak akibat pembangunan mega proyek ini.

Banjir yang menggenangi Kawasan Ring I Jakarta di seputaran Monas dan Bundaran HI telah surut. Jika sebelumnya kawasan tersebut bak kolam, kini telah kering.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menghancurkan dan menenggelamkan kapal pencuri ikan. Kali ini giliran kapal dengan nama lambung KM Laut Natuna 28 atau KM Sudhita yang diketahui berasal dari Thailand, ditenggelamkan di perairan Batam, Kepulauan Riau.