Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu institusi yang dipermalukan oleh aksi mafia pajak, Gayus Tambunan. Apa harapan Menkum HAM Patrialis Akbar terhadap vonis Gayus?

Dua petugas penyelidik Mabes Polri mengeledah kantor Imigrasi Jakarta Timur. Penggeledahan diduga terkait pengumpulan bukti keterlibatan petugas Imigrasi Jaktim dalam pembuatan paspor aspal Gayus Tambunan.

5 Anggota pansel ditunjuk untuk mencari pengganti anggota LPSK I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi yang diberhentikan karena tersangkut kasus Anggodo Widjojo. Nama Todung Mulya Lubis dan Mas Ahmad Santosa masuk dalam pansel itu.

Meski status kedelapan pegawainya tersebut sebagai saksi dalam pembuatan paspor 'Sony Laksono', Imigrasi Jaktim belum memberikan sanksi terhadap staf yang diperiksa tersebut.

Permintaan untuk melakukan proses transfer napi tidak hanya datang dari Australia. Sedikitnya ada tiga negara lain, seperti Iran, Brasil dan Hongkong yang mengajukan penawaran serupa.

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menyanggupi tenggat waktu 1 pekan untuk memulai langkah penataan Ditjen Imigrasi. Patrialis akan dibantu oleh Dirjen Imigrasi yang baru, Bambang Irawan.

Dibahas antara lain Konektivitas ASEAN dan isu-isu politik keamanan. Di bawah keketuaan Indonesia tahun ini, ASEAN terus berupaya untuk mencari jalan damai dan menciptakan kestabilan di kawasan.

Pada hari pertama pendaftaran partai politik, pihak Kementerian Hukum dan HAM belum menyediakan tempat secara khusus untuk malayani pendaftaran. Tempat pendaftaran akan dilakukan sambil jalan karena pendaftaran pada hari-hari awal biasanya masih sepi.

Mulai hari ini Kementerian Hukum dan HAM membuka pendaftaran untuk kemudian memverfifikasi partai politik. Untuk memperkuat data, Kemenkum HAM juga akan melakukan verifikasi lapangan.

WNA yang disebut-sebut aktor intelektual pembuatan paspor palsu Gayus Tambunan yang kini masih diburu berinisial JA. Diduga, JA merupakan warga Amerika Serikat (AS) karena untuk memburunya, polisi berkoordinasi dengan Kedubes AS.