Publik kini kembali dihebohkan dengan rencana perjalanan studi banding anggota DPR ke sejumlah negara. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan tidak semua rencana studi banding anggota disetujui oleh Pimpinan DPR.

Meski mendapat protes, Panja Pramuka Komisi X DPR tetap berangkat ke 3 negara untuk studi banding. Kegiatan yang dilakukan anggota DPR tersebut dinilai berpotensi korupsi.

"Misalnya yang pergi nggak usah banyak-banyak tidak perlu berbondong-bondong seperti yang sudah-sudah," jelas Ketua FPAN, Tjatur Sapto Edy.

FPKS setuju jika ke depan undang-undang terkait kelembagaan DPR seperti UU MD3 itu dikaji ulang. Sebab beberapa poin dalam undang-undang tersebut tampaknya tidak menguntungkan DPR dan justru mendatangkan sorotan publik.

Panja Pramuka DPR sedang studi banding ke luar negeri. Kegiatan ini mendapat banyak sorotan. Kwarnas Gerakan Pramuka berharap setelah Panja DPR menyelesaikan studi bandingnya, UU Pramuka bisa segera dibereskan.

Banyak yang bertanya-tanya, apa alasan anggota Panja Komisi X memilih Afsel sebagai lokasi studi banding Pramuka. Padahal organisasi Pramuka di negara itu tidak lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia.

Salah satu kesulitan berkembangnya Pramuka di Indonesia adalah minimnya dana. Sebab iuran anggota yang menjadi salah satu penopang finansial kegiatan Pramuka tidak lancar.

Pramono Anung mengakui ada anggota Dewan yang belum pernah berkunjungan ke luar negeri. Tapi dia yakin kegiatan studi banding Pramuka murni untuk bertugas, bukan untuk jalan-jalan.

Meskipun banyak dilirik negara lain sebagai contoh, namun sulit ditolak popularitas Pramuka di Indonesia terus merosot. Hal ini karena Pramuka dianggap produk peninggalan Orba.

Seluruh biaya perjalanan anggota Panja Pramuka Komisi X DPR yang pergi studi banding ke tiga negara sudah diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan. Biaya itu juga termasuk uang saku serta sewa hotel.