Sidang etik yang digelar Majelis Kehormatan Konstitusi (MKK) terkait kasus Akil Mochtar sempat berhenti sekitar 1 menit. Rupanya, ada stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung padahal tidak diperbolehkan sebelumnya.

Tidak hanya dicecar soal situasi saat penangkapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar. Ajudan Akil, Ipda Kasno, juga ditanyai mengenai sikap Akil kepada para stafnya.

MK menolak hasil pemungutan suara dalam pilkada ulang sebagian di Pilgub Sumsel. Alhasil, Alex Noerdin - Ishak Mekki menjadi orang nomor satu dan nomor dua di provinsi itu.

Rekrutmen hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan. Diduga, ada pengaruhnya antara perilaku korup dan latar belakang partai politik. Bagaimana seharusnya ke depan?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie kembali mengkritik keras kinerja Akil Mochtar. Jimly kali ini menyebutnya sebagai hakim yang tak tahu etika karena MK pernah membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Pilwalkot Tangerang.

Mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie heran dengan dugaan praktik suap di lingkungan MK. Padahal fasilitas gaji yang diterima hakim MK sudah lebih baik, melebihi gaji hakim MA sekalipun.

Jimly Asshiddiqie, guru besar hukum tata negara UI punya usul revolusioner soal calon hakim MK. Menurut dia, seharusnya seorang hakim MK sudah 5 tahun berhenti dari politik.

Jimly Asshiddiqie menyesalkan kasus suap Akil Mochtar. Guru besar hukum tata negara UI ini mengusulkan, seharusnya politisi yang menjadi hakim MK sudah berhenti selama 5 tahun, tidak seperti sekarang ini. 

Mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie mengamini kritik Yusril Ihza Mahendra soal Majelis Kehormatan Konstitusi (MKK) yang memeriksa pelanggaran etik Akil Mochtar melalui internal MK. Menurut Jimly, tak perlu langkah formal untuk memastikan Akil melanggar etika hakim konstitusi.

Dari penangkapan Akil Mochtar, terungkap adanya dugaan suap dalam sejumlah putusan Pilkada yang ditangani MK. Putusan itu pun didesak untuk ditinjau ulang. Namun menurut Mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie, setiap putusan MK sudah final dan mengikat, tidak dapat ditinjau ulang.