KPK belum mengetahui keberadaan M. Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet di Palembang. Seringnya berpindah-pindah membuat Nazaruddin sulit terlacak.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan sejumlah pejabat di Sumsel disebut sebagai pihak yang menerima fee dalam suksesi proyek Wisma Atlet. Apa yang disebutkan jaksa dari surat dakwaan terdakwa Manajer Marketing PT DGI Mohammad El Idris itu harus dibuktikan.

Partai Demokrat sudah tak peduli dengan sentilan siapa pun terhadap Nazaruddin. PD pun menanggapi santai saat Tifatul bersenandung "Udin yang nggak pulang-pulang namanya Nazaruddin".

Rakornas Partai Demokrat (PD) yang akan digelar 23 Juli mendatang mengagendakan penegasan disiplin partai. Tak boleh ada koruptor di internal PD.

PD tak mau lagi dianggap melindungi M Nazaruddin yang menjadi buronan interpol terkait kasus suap Kemenpora. PD melepaskan sepenuhnya kasus Nazaruddin kepada proses penegakan hukum. 

Keberadaan M Nazaruddin masih belum terlacak. Menkum HAM Patrialis Akbar menyatakan tidak mudah melacak Nazaruddin melalui catatan perjalanannya ke luar negeri.

Partai Demokrat (PD) berupaya menjernihkan citra partainya yang tergerus kasus suap Kemenpora. PD tak segan melepas kader jika tersangkut kasus hukum.

Menyusul pidato Ketua Dewan Pembina SBY, kini PD mencoba merapikan langkah. PD akan meluruskan kembali citra partai yang koyak karena kasus suap Kemenpora.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengimbau KPK untuk tidak pandang bulu dalam menuntaskan kasus korupsi. Salah satunya mengenai kasus suap Kemenpora.

Citra Partai Demokrat tergerus kasus Nazaruddin. Ketua PD menyerukan pembersihan kader, membedakan yang mana 'kader aset' dan yang mana 'kader bermasalah'.