Advokat kondang OC Kaligis mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Sendirian, ia menggugat UU Pilkada dan menyinggung filosofi demokrasi yang dikangkangi anggota DPR dalam UU itu.

Presiden SBY menyinggung terkait UU Pilkada yang mengembalikan Pilkada melalui DPRD saat berpidato saat menerima penghargaan Dr HC dari Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang. SBY menyebut sangat kecewa.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan gugatan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hari ini. Gugatan diajukan oleh para politikus dari PDIP, termasuk ketua umum Megawati Soekarnoputri.    

"Pemilu kemarin benar-benar politik uang yang benar-benar sangat dahsyat. Bagaimana mereka harus memilih Bupati?" kata guru besar hukum tata negara pada bidang otonomi daerah, Prof Dr M Fauzan

Bak bola salju yang terus menggelinding semakin besar, penolakan terhadap Pilkada via DPRD terus bergulir. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil berencana akan menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi pekan depan.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai UU Pilkada akan memberikan berbagai dampak negatis. Salah satunya adalah melemahkan posisi kepala daerah yang seharusnya setara dengan DPRD.

KontraS mengajak masyarakat untuk menggugat UU Pilkada via DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ajakan itu, menurut KontraS, karena rakyat telah kecewa dengan keputusan DPR.

Presiden SBY kecewa dengan RUU Pilkada yang baru saja disahkan DPR. SBY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, mempersoalkan sikap para politisi Senayan yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.

Koalisi Merah Putih (KMP) merasa bahagia dengan diketok palunya mekanisme Pilkada via DPRD. Lalu bagaimana nasib lembaga Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP?

Banyak pihak akan mengajukan judicial review UU Pilkada ke MK. Namun banyak pula pakar hukum yang menilai pilkada lewat DPRD konstitusional. Sehingga pemerintahan mendatang diharapkan mengajukan revisi ke anggota dewan 2014-2019.