Ketum PPP Suryadharma Ali yang juga Menteri Agama enggan mengomentari isu suap Rp 5 miliar yang merebak, terkait pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sebagian besar anggota DPR menolak jika KPK diperbolehkan mengusut perkara pencucian uang. Menurut praktisi hukum, Todung Mulya Lubis, penolakan itu hanyalah gambaran ketakutan para legislator.

Fraksi Hanura meradang mendengar isu suap Rp 5 miliar terkait pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK pun diminta menyelidiki dan mengusut dugaan suap itu.

Fraksi PDI Perjuangan menolak mengomentari isu suap Rp 5 miliar dalam pembahasan RUU TPPU. FPDIP menilai tidak relevan bila isu itu dijadikan pembahasan.

Anggota Panja RUU Pidana Pencucian Uang Didi Irawadi mengaku sudah lama mendengar adanya isu suap Rp 5 miliar. Menurut dia, isu ini harus diselidiki dan diusut.

Isu tak sedap menerpa Panja RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Informasi beredar, ada uang Rp 5 miliar mengalir ke kocek oknum sejumlah anggota DPR. Benarkah?

Sedianya hari ini, tim khusus yang membahas RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan mengadakan rapat dengan pihak pemerintah. Namun, apa daya, jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi quorum.

DPR masih menggodok RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar segera disahkan. UU itu akan menggambarkan sikap anggota dewan mendukung atau tidak pemberantasan korupsi nanti.

Partai Demokrat (PD) menangkis tudingan anggota DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo yang mensinyalir penguatan kewenangan PPATK bisa dijadikan alat bagi PD untuk menyikat lawan-lawan politiknya.

Wacana pemberian wewenang penyelidikan bagi Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terus bergulir. Partai Amanat Nasional (PAN) menilai wewenang penyelidikan bagi PPATK perlu untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.