"Ini gila dan bahaya. Masa Pengadilan Tipikor yang berprestasi mau dihapus ke pengadilan umum yang sering membebaskan koruptor?" ujar Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki.

RUU Pengadilan Tipikor belum disahkan hingga saat ini. Padahal masa tugas anggota Dewan hanya tinggal menghitung hari. Ketua Pansus Dewi Asmara (Fraksi Partai Golkar) harus bertanggung jawab.

Ketua Pansus RUU Pengadilan Tipikor Dewi Asmara menegaskan tidak akan meminta pemerintah mengeluarkan perppu jika gagal disahkan. Sidang korupsi tetap akan dikembalikan ke Pengadilan Umum.

Meski kalangan produsen otomotif menolak penerapan pajak progresif kendaraan. Pajak ini bakal segera diketok dalam rapat paripurna yang digelar DPR hari ini.

RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Sejumlah pajak akan menjadi jatah Pemda. Berikut 15 poin dalam UUU PDRD tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berhak menilai apakah UU yang mengatur tentang pemilu dibuat secara profesional atau tidak. Tidak jelas apa parameter profesionalisme yang dimaui KPU.

Eks Ketua Pansus RUU Pemilu Fery Mursyidan Baldan, tidak terima dibilang tidak profesional oleh KPU. Menurut Fery, ucapan KPU itu menunjukkan KPU tidak konsisten.

Saat ini DPRD Bandung sudah membentuk Bamus, fraksi sementara, tim Pansus, dan tim Pansus Tatib. Untuk DPRD periode 2009-2014 ada ketentuan baru, di mana wakil ketua DPRD harus ada 3 orang.

Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan, berharap seluruh rakyat Indonesia tidak panik menghadapi putusan MK. Pemilu putaran kedua sekalipun sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mendanainya.

RUU Pengadilan Tipikor tidak kunjung disahkan DPR. Masyarakat menilai DPR sudah tidak dapat dipercaya lagi untuk menuntaskan RUU tersebut.