Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Andi Matalatta mengisyaratkan penuntutan masih menjadi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan tersebut diperkuat berdasarkan UU KPK.

Meski sempat ditolak hampir sebagian besar fraksi, Pansus Pengadilan Tipikor dan Pemerintah akhirnya menyepakati KPK tetap memiliki wewenang dalam penuntutan. Keputusan ini diperoleh setelah dilakukan lobi selama 15 menit.

Salah satu wakil pemerintah yang ikut hadir dalam rapat rapat Panitia Khusus (Pansus) Pengadilan Tipikor, Jaksa Agung Hendarman Supandji meninggalkan ruang rapat sesaat setelah dilakukan skors sidang untuk melakukan lobi. Belum diketahui alasan Hendarman meninggalkan rapat tersebut.

Ada saja yang unik dari rapat wakil rakyat. Gara-gara dibawa pulang juru bicara, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) tidak membawa salinan resmi pandangan fraksi saat membacakan pandangan dalam rapat Pansus RUU Pengadilan Tipikor.

10 Fraksi akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadilan Tipikor. Draft RUU tersebut selanjutnya akan dibawa untuk disahkan di rapat paripurna DPR, Selasa (29/9/2009) besok.

FPKS akhirnya menyepakati RUU Pengadilan Tipikor maju ke Paripurna. Namun demikian PKS tetap bersikukuh mempertahankan wewenang penuntutan kasus korupsi pada KPK berbeda dengan PBR dan PKB yang berbalik arah.

DPR berencana mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor dalam rapat paripurna Selasa besok. Untuk memuluskan rencana ini, Pansus RUU Pengadilan Tipikor menggelar rapat malam ini. Hanya satu anggota yang absen.

Pimpinan fraksi di DPR menyepakati RUU Pengadilan Tipikor dimasukkan dalam agenda Rapat Paripurna Selasa besok. Namun, kepastian mengenai jadwal pengesahan tersebut masih menunggu raker antara Menkum HAM dan Pansus.

Pansus Orang Hilang merekomendasikan agar Presiden SBY membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk orang hilang. Kejagung pun didesak segera menyelidiki kasus orang hilang.

Anggota DPR belum mendapat sinyal BPK akan menyerahkan hasil audit mengenai kasus Bank Century hari ini, sebagaimana dijanjikan oleh BPK.