Presiden SBY menandatangani Perpu Mahkamah Konstitusi. Di dalamnya dinyatakan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) oleh KY dan MK untuk mengawasi hakim konstitusi.

Menko Polhulam Djoko Suyanto memaparkan pentingnya Perpu yang dikeluarkan Presiden SBY untuk memperkuat MK. MK sebagai lembaga negara harus ada fungsi kontrol yang jelas.

"Saya tidak mau berandai-andai akan di-judicial review atau tidak. Kita ikuti saja prosesnya," jawab Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Perpu Mahkamah Konstitusi. Salah satu isinya adalah mengharuskan calon hakim MK nonaktif lebih dulu selama tujuh tahun sebelum diajukan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal Mahkamah Konstitusi (MK). Perpu ini menyangkut 3 hal yaitu persyaratan majelis hakim MK, proses seleksi hakim dan sistem pengawasan hakim MK.

Pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) sudah tidak relevan lagi. Sebab sifat kegentingan dan kondisi darurat telah lewat.

Para advokat yang kerap berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) meminta adanya pembenahan di MK. Selain pembenahan pengawasan, juga pembenahan kesekjenan.

Akil Mochtar pulang dari Singapura pada tanggal 23 September 2013. Dia baru saja bertemu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di negeri singa itu. Keesokan harinya, Akil langsung memimpin sidang Pilkada Lebak.

Penghasilan hakim konstitusi bisa mencapai Rp 150 juta per bulan, tergantung banyak sedikitnya perkara. Penghasilan ini jauh berkali-kali lipat dibandingkan sesama hakim di MA.

"Malam ini di Istana Yogyakarta direncanakan penyampaian keterangan tentang Perpu MK," kata Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.