Mendagri Tito Karnavian mengusulkan sistem asimetris terkait evaluasi pilkada langsung. Komisi II DPR meminta Tito tidak buru-buru mengambil kesimpulan.
Publik terbelah gegara pemerintah melontarkan wacana para pasangan calon suami istri harus memiliki sertifikat nikah. Ada yang setuju, ada yang menolak.