Mahasiswa dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) menggalang penolakan UU Pilkada yang sudah disahkan melalui DPR RI.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang diajukan PDIP. Dengan putusan itu, maka pimpinan DPR akan dipilih melalui pemilihan dengan sistem paket.

Politisi PKS Fahri Hamzah menyambut gembir ditolaknya uji materi UU MD3 yang diajukan PDIP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai pemenang pemilu tak otomatis jadi Ketua DPR. 

MK menolak uji materi UU 17 No 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Uji materi ini dilakukan PDIP karena sebagai pemenang pemilu mereka tak otomatis mendapat kursi Ketua DPR seperti periode lalu. 

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU 17 nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang diajukan PDIP. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo mengatakan kalau gugatan itu memang layak ditolak karena tidak bertentangan dengan konstitusi.

Hakim Konsitusi Maria Farida mengajukan dissenting opinion terhadap putusan MK terkait tata cara pemilihan pimpinan DPR yang diatur dalam UU Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU 17 No 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Menurut MK, susunan pimpinan DPR tak bertentangan dengan UUD '45.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasil uji materi UU MD3 beberapa saat lagi. PKS berharap MK dapat memutus secara bijaksana, UU MD3 tidak melanggar UUD 1945.

MK sore ini akan memutuskan uji materi UU MD3 yang diajukan oleh PDIP dan Khofifah Indar Parawansa. UU ini dinilai PDIP merugikan mereka sebagai pemenang Pemilu 2014 yang tak lagi berhak menduduki jabatan ketua DPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sore ini. UU MD3 yang akan diputuskan itu diajukan oleh PDIP dan Khofifah.