Desakan pembentukan Pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilpres 2014 bergulir dalam rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu. Komisi II akhirnya menyepakati merekomendasikan pembentukan Pansus Pilpres 2014.

Desa‎kan pembentukan Pansus Pilpres mencuat dalam rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu. Anggota Komisi II Fraksi Golkar Taufiq Hidayat, menilai Pansus tak dibutuhkan karena proses pemilu sudah selesai.‎

Rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu berbuntut menjadi ajang untuk menggolkan Pansus Pilpres 2014. Setelah PKS, desakan membentuk Pansus juga mencuat dari Fraksi Golkar.‎‎

Rapat paripurna hari peringatan HUT ke-69 MPR/DPR RI hanya dihadiri 193 dari total 560 anggota dewan. Anggota yang bolos sebanyak 367 orang ini cukup ironis karena rapat paripurna terkait HUT DPR.

Revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) membuat PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014 tak otomatis lagi mendapatkan kursi Ketua DPR. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri angkat bicara mengenai hal itu.

Partai pendukung Koalisi Merah Putih menguasai kursi pimpinan Pansus Perubahan Tata Tertib. Pansus ini nanti berperan menyusun konsep tata tertib peraturan terkait revisi UU MD3.

Waketum Golkar Fadel Muhammad menjadi salah satu kandidat calon pimpinan DPR. Tak mau memberi tanggapan tentang kandidat lainnya, Fadel menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi semua kandidat.

Pemerintah lebih baik menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi daripada melakukan pembatasan konsumsi dengan risiko ada antrean kendaraan di SPBU-SPBU.

Politisi Golkar Nurul Arifin sudah terang-terangan menyatakan diri untuk maju menjadi Wali Kota Depok, Jabar. Bahkan dia menuturkan sengaja menemui Wagub DKI Basuki T Purnama untuk mendapatkan restu. 

Langkah pembatasan BBM subsidi malah menimbulkan kekacauan. Langkah selanjutnya seharusnya naikkan harga BBM subsidi.