Kemenkum HAM telah menerbitkan surat mengenai kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol yang diketuai oleh Agung Laksono. Berdasarkan surat itu maka Waketum Agus Gumiwang Kartasasmita langsung ditunjuk menjadi pimpinan Fraksi Partai Golkar.

Menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, anggota Fraksi Golkar kubu Agung meminta pimpinan DPR memproses surat perombakan fraksi

Rapat sidang paripurna pembukaan masa sidang ketiga baru saja dimulai, namun sudah diinterupsi.‎ Adalah anggota Fraksi Golkar kubu Agung Laksono yang memprotes tak dibacakannya surat pergantian pimpinan fraksi oleh pimpinan DPR.

Kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono memang sudah diakui oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Tetapi, perjuangan mereka untuk merebut Fraksi Golkar di DPR bukan hal mudah. Kubu Ical akan memberikan perlawanan total.

Golkar kubu Agung Laksono mengancam akan mengambil alih FPG DPR pada paripurna perdana DPR besok Senin. Sekjen Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham menegaskan pendukung Aburizal Bakrie tak takut menghadapi ancaman itu.

Ada perbedaan pernyataan di internal kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono soal SK Menkum HAM. Bila Waketum Yorrys Raweyai mengaku sudah memegang SK pada Jumat (20/3) lalu, Ketua DPP Leo Nababan justru baru berharap SK terbit Senin besok.

Ketum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) tak mau menyerah menghadapi Agung Laksono yang berusaha menguasai 'partai beringin'. Sejumlah jurus dikeluarkan Ical untuk mematahkan upaya Agung.

Wacana sejumlah fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menggulirkan hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly diprediksi menjadi manuver politik panas dalam paripurna pertama nanti.

Wakil ketua umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Yorrys Raweyai, menyebut telah menerima Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono Cs dari Kementerian Hukum dan HAM. Bambang Soestyo, menyatakan itu hanya klaim Yorrys. 

Kubu Aburizal Bakrie (Ical) melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke KPK atas diakuinya kubu Agung Laksono sebagai pengurus sah partai Golkar. Yasonna menilai rencana itu hanya upaya mencari-cari alasan saja.