Akun Twitter Presiden Susilo Bambang Yudhoyono @SBYudhoyono mulai Jumat (12/9/2014) sore ini 'dibanjiri' mention tolak RUU Pilkada.

Presiden Terpilih Joko Widodo kembali buka suara tentang pro kontra RUU Pilkada yang sedang digodok di DPR. Jokowi menyatakan tidak setuju RUU Pilkada memuat aturan pemilihan tak langsung.

Tim Seleksi yang terdiri dari para pakar dan kelompok kerja redaksi detikcom mengusulkan agar Kementerian Energi dipisahkan dari Kementerian Sumber Daya Mineral.

Gelombang penolakan terhadap pengembalian pilkada lewat DPRD terus membesar. Pemerintah melalui Presiden SBY diminta menyatakan penolakan terhadap pilkada lewat DPRD.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menginginkan pembenahan sistem legislasi untuk memaksimalkan pelayanan publik. Tim Pakar dan Kelompok Kerja redaksi detikcom kemudian mengusulkan pembentukan Badan Perundang-Undangan melalui program Seleksi Menteri.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pihaknya tak akan menarik diri dari proses RUU Pilkada yang sedang dibahas di Panitia Kerja (Panja) di DPR. Soalnya, pemerintah adalah pihak awal yang mengajukan RUU itu.‎

Nama-nama usulan calon menteri telah dikerucutkan dan ditempatkan dalam kementerian yang ada oleh Tim Pakar dan Kelompok Kerja redaksi detikcom. Pengerucutan tersebut dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan hasil polling di www.seleksimenteri.com sebagai salah satu referensi.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta Partai Gerindra legowo atas keputusan pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari partai pengusungnya. Baik Ahok maupun Gerindra sebaiknya konsentrasi pada fungsi masing-masing

Pilkada lewat DPRD mendapatkan pertentangan dari berbagai elemen masyarakat, KPK, bahkan bupati dan wali kota. Supaya hal ini tidak jadi polemik berkepanjangan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun diminta menggunakan kewenangannya.

Bola penentuan Pilkada lewat DPRD vs Pilkada langsung kini ada di tangan pemerintah. Bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan diri menarik diri dari proses pembahasan RUU Pilkada di DPR, maka pengesahan tidak akan dilakukan.