Upaya praperadilan yang diajukan oleh tim hukum Komjen Budi Gunawan dipertanyakan berbagai pihak. Upaya tersebut dinilai tidak tepat lantaran status tersangka bukan merupakan objek praperadilan.

Meski secara aturan status tersangka bukan objek praperadilan, tapi di meja hijau semua bisa terjadi. Tidak salah jika KY menyoroti hakim tunggal yang akan mengadili gugatan Komjen Budi Gunawan terhadap KPK itu.

Komjen Pol Budi Gunawan berupaya melakukan praperadilan atas status tersangka yang ditetapkan oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Padahal kewenangan hakim praperadilan terbatas dan tidak ada poin mengenai penetapan tersangka.

Hakim tunggal Haswandi yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ‎menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang digawangi Boyamin Saiman.

Hakim agung Andi Abu Ayyub Saleh dan Sofyan Sitompul mengabulkan PK praperadilan untuk menghentikan penyidikan kasus penipuan. Hal ini melanggar aturan dan kebijakan MA.

MA terbelah saat mengabulkan vonis PK praperadilan yang diajukan oleh Mabes Polri. Hakim agung Syarifuddin menolak mengabulkan karena berdasarkan UU, MA tidak berwenang mengadili PK praperadilan.

Kemenhut dan jajarannya merampas kemerdekaan Romaldi Saragih dengan menahan Romaldi tanpa dasar hukum. Anehnya, Kemenhut dkk malah menggugat balik Romaldi sebesar Rp 200,15 miliar.

MK memutuskan polisi dan jaksa tidak bisa banding jika kalah dalam gugatan praperadilan. Namun Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) ngotot banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Sulteng.

Direktur Operasi PT Mapna Indonesia M Bahalwan masih akan mendekam di balik jeruji besi. Kejagung memperpanjang masa penahanannya selama 40 hari ke depan.

Direktur Operasi Mapna Indonesia M Bahalwan mengajukan praperadilan atas penahanannya oleh penyidik Kejagung. Hakim pun menolak permohonan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).