Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disayangkan banyak pihak karena tidak menunjukkan ketegasan posisi Indonesia terhadap Malaysia. Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana pidato SBY tidak mencerminkan ketegasan, kelugasan dan kejelasan pesan.

Masih ingat saat Presiden SBY menyampaikan pidato terkait kasus Bibit dan Chandra beberapa bulan lalu? Pidato SBY saat itu dinilai interpretatif. Menanggapi kasus Malaysia, SBY diminta bicara tegas, lugas, dan jelas.

Presiden SBY akan menyampaikan sikap dan keterangannya terkait ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Mabes TNI, Rabu (1/9/2010).  Prof Hikmahanto Juwana, berharap SBY menyampaikan tujuh hal.

Indonesia dan Malaysia akan melakukan pertemuan membahas permasalahan yang sedang hangat di kedua negara. Meskipun pertemuan tersebut adalah pertemuan tingkat menteri, namun sebaiknya SBY sendiri yang memimpin pertemuan tersebut.

Pansel KPK telah menetapkan calon Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjajanto dan tinggal DPR memilih satu dari keduanya. Menurut mantan anggota tim 8 Hikmahanto Juwana, DPR mau tidak mau harus memilih kedua nama tersebut.

Tidak tegasnya diplomasi Indonesia-Malaysia dalam kasus penangkapan 3 anggota DKP karena Indonesia tidak memiliki data akurat tentang posisi kapal. Hal tersebut dipicu karena nihilnya koordinasi antar lembaga pemerintahan.

Indonesia harus membuat tiga langkah konkret dalam membela kepentingan nasional untuk menyikapi hubungan dengan Malaysia yang semakin memburuk. Langkah itu antara lain pembuatan perjanjian hingga pengawasan oleh kepala negara atas pelaksanaan eksekusi hukuman.

"Pemerintah tidak boleh merekayasa informasi dan wajib menjelaskan kepada publik sejujur dan apa adanya," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana.

Pemerintah melalui Kemlu diminta sejujur mungkin menjelaskan kepada rakyat, mengenai apa yang sesungguhnya terjadi saat insiden penangkapan 3 petugas KKP. Jangan sampai masyarakat marah, namun faktanya tidak tepat.

Pemerintah diminta untuk memberi peringatan keras pada Malaysia terkait insiden petugas DKP di perbatasan. Pemborgolan dan pengenaan baju tahanan kepada petugas DKP, merupakan bentuk arogansi otoritas Malaysia.