detikNews

SBY Janji Beri Sanksi Ormas Anarkis

Tindakan sejumlah ormas telah membuat Presiden SBY prihatin. MMI, FPI, dan FBR dianggap SBY sebagai ormas yang seringkali menggunakan tindak anarkisme untuk mencapai tujuannya.

Selasa, 13 Jun 2006 16:53 WIB

detikNews

3.000 Orang Akan Sambut Ba'asyir

Sekitar 3.000 orang dari berbagai ormas Islam akan menjemput Abu Bakar Ba'asyir saat dibebaskan pada Rabu 14 Juni besok di LP Cipinang.

Selasa, 13 Jun 2006 12:02 WIB

detikNews

FPI Cs Adukan Gus Dur ke Polri

FPI cs yang tergabung dalam FUI menemui Kabareskrim Polri dengan tujuan melaporkan Gus Dur dengan tuduhan menghina Al Quran.

Selasa, 13 Jun 2006 11:07 WIB

detikNews

Ormas Dibekukan Lalu Dibubarkan

Pemerintah semakin serius membahas pembubaran ormas bermasalah. Ada dua tahapan yang akan ditempuh pemerintah.

Senin, 12 Jun 2006 19:11 WIB

detikNews

Pemeriksaan Ketua FBR Tak Terkait Laporan Sinta Nuriyah

Ketua FBR Fadholi El Muhir ternyata diperiksa bukan karena laporan Sinta Nuriyah, tapi terkait dengan keberatan FBR atas somasi Sinta.

Senin, 12 Jun 2006 16:26 WIB

detikNews

YLBHI Desak Pemerintah Tindak Tegas Ormas Anarkis

YLBHI mendesak pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang melakukan tindakan anarkis. Ormas-ormas ini dianggap meresahkan masyarakat.

Senin, 12 Jun 2006 14:33 WIB

detikNews

Ketum FBR Penuhi Panggilan Polda

Ketua Umum Forum Betawi Rempuq (FBR) Fadholi El Muhir akhirnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Dia dilaporkan oleh Sinta Nuriyah.

Senin, 12 Jun 2006 13:35 WIB

detikNews

Ketum FBR Dipanggil Ulang Kamis

Polda Metro Jaya akan lakukan panggilan kedua kepada Ketua Umum FBR Fadloli el Muhir yang urung hadir pada pemanggilan pertama pada 8 Juni kemarin.

Jumat, 09 Jun 2006 15:06 WIB

detikNews

Ketum FBR Urung Penuhi Panggilan Polisi Atas Laporan Sinta

Fadloli El Muhir tidak penuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait laporan Sinta Nuriyah. Kiai itu tidak hadir karena dilarang pengacaranya.

Kamis, 08 Jun 2006 15:59 WIB

detikNews

Pemerintah Bisa Bekukan Pengurus Ormas yang Anarkis

Pemerintah berhak mengelola seluruh ormas yang ada. Jika dinilai menggangu ketentraman dan ketertiban, kepengurusan ormas tersebut bisa dibekukan.

Kamis, 08 Jun 2006 13:16 WIB