RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan disahkan pada rapat paripurna DPR 5 Oktober mendatang. Ketua PPATK Yunus Husein berharap, peraturan itu bisa segera diundangkan.

RUU TPPU akan memasuki babak akhir. RUU yang pembahasannya cukup alot ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 12 Oktober mendatang. PPATK terus mengumpulkan dukungan, termasuk dari Menkum HAM Patrialis Akbar.

Aktivis anti korupsi mempertanyakan sikap KPK dan PPATK yang begitu saja menerima keputusan Tim Perumus RUU TPPU. Dua lembaga itu dinilai terlalu berkompromi dengan DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya diperbolehkan menyidik kasus pencucian uang. KPK pun memberikan apresiasi besar kepada anggota Dewan Perwakilan Rayat (DPR) atas pemberian wewenang ini.

Kewenangan penyelidikan pidana pencucian uang tidak diberikan kepada PPATK. Namun hal itu tidak dipermasalahkan oleh lembaga penganalisis transaksi keuangan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai wewenang untuk menyidik kasus pencucian uang. KPK punya wewenang bersama BNN, Kejaksaan, pajak dan bea cukai, dan polisi.

LHA yang disampaikan PPATK kepada KPK hanya berupa tembusan. Untuk proses penyidikannya, KPK harus berkoordinasi dahulu dengan Polri dan Kejaksaan guna menentukan tindak pidana asal dari kasus yang bersangkutan.

Bukan hanya polisi saja yang bisa menyidik kasus rekening mencurigakan. Kini KPK pun bisa langsung menerima laporan dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Tipe A1 Jakarta, Halim Perdanakusuma berhasil mencegah peredara 3,5 kg sabu. Sabu itu ditaksir senilai Rp 7 miliar.

Seorang Warga Negara Singapura berinisial DCDJ (24) tertangkap membawa shabu-shabu seberat 2.060 gram atau senilai Rp 4,12 miliar di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Pihak Bea dan Cukai mencurigai tas pelaku saat melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap bagasi penumpang.