MK memutuskan untuk memangkas kewenangan Banggar DPR. KPK, lembaga hukum yang sering 'berurusan' dengan orang-orang Banggar mengapresiasi putusan ini.

Selain mengumpulkan data melalui pemeriksaan dan penggeledahan, KPK juga mendapatkan data lain dari PPATK terkait penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012/2013.

Beredar nama-nama rombongan haji yang dipernah pergi dengan fasilitas khusus dari Kemenag. Pesan berantai itu menyebar menyusul penetapan tersangka Menag Surydharma Ali terkait kasus penyelenggaraan haji 2012. 

Tim aset tracing KPK tengah melakukan pelacakan terhadap aset Menag Suryadharma Ali yang menjadi tersangka kasus haji. KPK juga membuka peluang untuk menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

KPK menemukan adanya dugaan penyimpangan penggunaan kuota haji oleh orang-orang yang pergi bersama dengan Menag Suryadharma Ali. Padahal seharusnya kuota itu diperuntukkan untuk calon jamaah yang sudah lama mengantre.

Selain mark up dan penyelewenangan dana jamaah, KPK menemukan adanya penyimpangan di dalam penggunaan kuota sisa jamaah haji pada tahun 2012/2013. Kuota itu digunakan oleh pihak-pihak yang tidak semestinya.

KPK mulai membuka sedikit mengenai siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012/2013. KPK menduga ada keterlibatan pihak keluarga Menag Suryadharma Ali dan pejabat Kemenag lainnya.

Menteri Agama Suryadharma Ali sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana penyelenggaran haji 2012-2013. KPK memastikan tidak ada unsur politis dalam penetapan Ketua Umum PPP tersebut.

Penyidik KPK menggeledah ruang Menteri Agama Suryadharma Ali terkait kasus dugaan korupsi dana haji. KPK juga menggeledah ruang Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh Anggito Abimanyu.

KPK menetapkan Menag Suryadharma Ali (SDA) ditetapkan sebagai tersangka kasus haji. Dia dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain.