Kewenangan pidana pencucian uang sepertinya tidak diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menguat. Sebagian besar anggota tim perumus menghendaki penyidikan pidana itu tetap dipegang oleh Polri dan Kejaksaan.

Akhirnya KPK bisa mendapat kewenangan menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK, hal yang sempat jadi ganjalan di DPR. Tetapi KPK hanya fokus kepada unsur pidana korupsi dari kasusnya.

FPG menolak KPK diberi kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang seperti di dalam draf RUU TPPU. Lembaga antikorupsi tersebut hanya bersifat adhoc atau sementara, bukan seperti Kejaksaan atau Polri yang permanen.

Setelah sempat tertunda karena tidak kuorum, rapat RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akhirnya digelar. Namun, rapat antara tim perumus, jajaran pemerintah, KPK dan PPATK ini, dilakukan tertutup.

Tim Perumus RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengadakan rapat finalisasi. Hari ini akan diambil kesepakatan terkait penguatan PPATK dan KPK, atau sebaliknya.

Tim khusus yang membahas RUU TPPU pada Rabu (25/8) lalu batal mengadakan rapat karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi quorum. Agar tidak terulang kembali, ketua fraksi harus bersikap.

Fraksi Partai Demokrat (FDP) membantah tudingan kalau RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan dimanfaatkan pemerintah untuk menguasai PPATK dan KPK.

Partai Demokrat mendorong pengusutan isu suap di tim perumus RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PD berharap pembahasan RUU tidak selalu dibarengi dengan isu suap.

Mabes Polri tidak ingin ikut campur terkait pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di DPR. Polri juga enggan berkomentar soal penguatan kewenangan lembaga PPATK dan KPK.

Bambang Soesatyo membantah menerima suap terkait RUU TPPU. Bambang malah menuding Partai Demokrat dan Ketua PPATK mempolitisir RUU ini.