Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran berisi klarifikasi mutasi jabatan. Edaran itu dikeluarkan lantaran banyak oknum yang menawarkan jasa lobi.
Gerindra dan PKS 'menyerang' Presiden Joko Widodo lantaran dianggap tak mampu mengelola akun Twitter-nya (@jokowi) terkait cuitan soal JKT48. Apa kata Golkar?