Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadilan Tipikor resmi menjadi undang-undang. Pengesahan berjalan mulus tanpa interupsi dari anggota dewan yang hadir.

Sejak kemarin, Senin (28/9/2009) Pansus Tatib DPRD Kota Bandung melakukan studi banding ke Surabaya dan Denpasar untuk lebih memantapkan penetapan pimpinan dewan dan kelengkapan tata tertib.

Begitu dilantik pada 1 Oktober 2009 ini, para anggota DPR baru setidaknya mendapatkan PR sisa peninggalan DPR saat ini yaitu RUU JPSK dan hasil audit Bank Century oleh BPK.

Pengadilan tipikor sepakat dibentuk di 33 provinsi. Proses pembentukan pengadilan tersebut dikhawatirkan memicu stagnansi upaya pemberantasan korupsi antara 6 bulan sampai 1 tahun.

Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) akhirnya akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Panitia Khusus (Pansus) RUU tersebut pun merasa lega.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Pansus RUU Pengadilan Tipikor, yang tetap mempertahankan kewenangan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DPR batal menyetujui RUU JPSK, setelah pemerintah ngotot mempertahankan dua pasal. Sikap pemerintah mempertahankan 2 pasal itu dinilai sebagai langkah untuk melindungi bailout Bank Century.

Meski tidak secara tersurat dijelaskan dalam draft RUU Pengadilan Tipikor, kewenangan KPK dalam menuntut perkara korupsi ternyata dikembalikan pada UU KPK. Dengan ini, KPK tetap memiliki kewenangan seperti sebelumnya.

Meski belum terlalu rinci, Ketua DPR Agung Laksono mengungkap sedikit isi laporan audit BPK atas kasus Bank Century. Menurutnya, memang benar ada kebocoran-kebocoran yang disengaja.

Meski secara tersirat KPK masih memiliki kewenangan menuntut, namun rumusan bagaimana kriteria penuntutan KPK di pengadilan tipikor masih belum jelas. Dalam RUU tersebut wewenang penuntutan hanya disebutkan dimiliki oleh penuntut umum sesuai UU yang berlaku.