Ketum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono memastikan tak akan menyingkirkan musuh politiknya di internal Golkar.

Loyalis Agung Laksono sudah mulai mengambil alih Fraksi Golkar di DPR setelah mengantongi SK dari Menkum HAM. Melawan, Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo menegaskan bahwa mereka adalah pimpinan F-Golkar yang sah.

Anggota Fraksi Golkar DPR kubu Aburizal Bakrie menyebut kubu Agung Laksono tak bisa merombak Fraksi Golkar, karena SK Menteri Hukum dan HAM tengah digugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN). Kubu Agung punya pandangan lain.

Setelah merasa mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Partai Golongan Karya pimpinan Agung Laksono merombak susunan pimpinan fraksi-nya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kubu Aburizal Bakrie mulai menggalang hak angket di DPR menyelidiki dugaan pelanggaran UU terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sekretaris fraksi Golkar Bambang Soesatyo‎ menyebut sudah ada 50 orang yang tandatangan.

Pimpinan DPR telah menerima surat permohonan persetujuan Komjen Badrodin Haiti sebagai kapolri dari presiden Joko Widodo. Namun anggota Komisi III Bambang Soesatyo meminta agar pimpinan DPR mengembalikan surat tersebut.‎ Kenapa?

Loyalis Agung Laksono di DPR langsung bergerak cepat dengan dipimpin oleh Ketua Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Mereka mendatangi ruang Fraksi Golkar yang masih diduduki oleh kubu Ical namun tak bertemu Ade Komaruddin cs.

Kemenkum HAM telah menerbitkan surat mengenai kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol yang diketuai oleh Agung Laksono. Berdasarkan surat itu maka Waketum Agus Gumiwang Kartasasmita langsung ditunjuk menjadi pimpinan Fraksi Partai Golkar.

Menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, anggota Fraksi Golkar kubu Agung meminta pimpinan DPR memproses surat perombakan fraksi

Rapat sidang paripurna pembukaan masa sidang ketiga baru saja dimulai, namun sudah diinterupsi.‎ Adalah anggota Fraksi Golkar kubu Agung Laksono yang memprotes tak dibacakannya surat pergantian pimpinan fraksi oleh pimpinan DPR.