KPU RI sempat mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh KPU di daerah untuk me‎nghentikan persiapan Pilkada tahun 2015, karena DPR mengesahkan UU Pilkada. Namun surat edaran itu dicabut menyusul terbitnya Perpu yang menegaskan pilkada langsung.

Muncul kekhawatiran pemerintahan Jokowi-JK akan dihambat oleh DPR dan MPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Apakah memang perlu ada kekhawatiran?

Pernyataan Hashim, dan serangkaian manuver Koalisi Merah Putih, mengingatkan pada tekad Prabowo Subianto untuk tak menyerah meski telah kalah di Pilpres 2014.

UU Pilkada yang disahkan pada 26 Sepember lalu akhirnya menetapkan mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Apapun pembenaran yang berusaha dibangun, sesungguhnya UU Pilkada baru telah mencederai substansi demokrasi.

Sekumpulan anggota DPRD mengajukan gugatan UU MD3. Mereka meminta pimpinan DPRD dipilih berdasarkan voting, bukan berdasarkan partai pemenang pemilu di provinsinya.

Sebagai akibat macetnya komunikasi politik maka patut diduga JKW-JK harus mengatasi persoalan tersebut dengan biaya politik yang sangat mahal. Kembali nasib rakyat Indonesia yang dipertaruhkan. Jika itu yang terjadi apakah para relawan masih mendukung ? Selamat bertugas, Presiden (A)Lone Ranger.

Presiden terpilih Jokowi sebenarnya memiliki masalah yang sama dengan Presiden AS Barack Obama. Sama-sama menghadapi parlemen yang dikuasai partai lawan politiknya. Lantas apa yang membedakannya?

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendukung agar jabatan Ketua DPR nanti diberikan kepada politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang Pemilu. Dia tak mau dipimpin oleh orang bermasalah.

MK menolak permohonan PDIP dalam putusan uji materi UU MD3 pekan lalu. Menurut Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), penentuan pimpinan DPR memang sudah jadi hak para anggota DPR terpilih.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpu Pemilihan Kepala Daerah bakal menimbulkan kontroversi.