Niat Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan hak angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah bulat. Hari ini koalisi merekamenggelar rapat konsolidasi.

Loyalis Ical di DPR berencana menolak Perppu Plt Pimpinan KPK sebagai bentuk perlawanan.

SK Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono benar-benar mengusik Aburizal Bakrie dan loyalisnya. Perang pun diserukan, kubu Ical siap menjalankan perlawanan.

Ketum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono memastikan tak akan menyingkirkan musuh politiknya di internal Golkar.

Loyalis Agung Laksono sudah mulai mengambil alih Fraksi Golkar di DPR setelah mengantongi SK dari Menkum HAM. Melawan, Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo menegaskan bahwa mereka adalah pimpinan F-Golkar yang sah.

Anggota Fraksi Golkar DPR kubu Aburizal Bakrie menyebut kubu Agung Laksono tak bisa merombak Fraksi Golkar, karena SK Menteri Hukum dan HAM tengah digugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN). Kubu Agung punya pandangan lain.

Setelah merasa mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Partai Golongan Karya pimpinan Agung Laksono merombak susunan pimpinan fraksi-nya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kubu Aburizal Bakrie mulai menggalang hak angket di DPR menyelidiki dugaan pelanggaran UU terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sekretaris fraksi Golkar Bambang Soesatyo‎ menyebut sudah ada 50 orang yang tandatangan.

Pimpinan DPR telah menerima surat permohonan persetujuan Komjen Badrodin Haiti sebagai kapolri dari presiden Joko Widodo. Namun anggota Komisi III Bambang Soesatyo meminta agar pimpinan DPR mengembalikan surat tersebut.‎ Kenapa?

Loyalis Agung Laksono di DPR langsung bergerak cepat dengan dipimpin oleh Ketua Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Mereka mendatangi ruang Fraksi Golkar yang masih diduduki oleh kubu Ical namun tak bertemu Ade Komaruddin cs.