Sedari awal Jimly Asshiddiqie berpendapat tidak perlu pemerintah membuat perpu untuk menyelamatkan MK. Namun mantan Ketua MK ini tetap menghormati produk hukum yang semalam Presiden SBY tandatangani.

Sengketa Pilkada yang berhubungan dengan Susi Tur Andayani dan Akil Mochtar kini jadi sorotan. Sejumlah kasus yang pernah 'dipegang' keduanya pun mencurigakan. Apa komentar hakim lain?

"Hal-hal terkait implikasi dari perpu ini kami ingin mendapat penjelasan yang lengkap kepada Presiden SBY," kata hakim MK, Hamdan Zoelva.

Perpu mengenai penyelamatan MK telah disahkan. Perpu tersebut diterbitkan Presiden SBY atas dasar kegentingan yang memaksa. Partai Hanura menolak tegas perpu itu.

Perpu mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) telah diresmikan. Di antara isi Perpu tersebut mengatur soal pengawasan MK yang melibatkan Komisi Yudisial (KY).

Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva menolak berkomentar terkait substansi Perpu yang baru saja dikeluarkan Presiden SBY. Hal tersebut karena Perpu berpotensi untuk diperkarakan di MK.

Perpu mengatur agar hakim konstitusi haruslah seseorang yang tak aktif di partai politik paling singkat selama 7 tahun. Namun aturan itu dinilai kurang reformis.

Setiap hakim konstitusi mendapat uang penanganan perkara pilkada sebesar Rp 5 juta per putusan. Alhasil, seorang hakim MK bisa mengantongi Rp 100 juta lebih perbulan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menyambut baik Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Martin, isi Perpu itu memenuhi harapan masyarakat.

Setiap hakim MK mendapat uang penanganan perkara sebesar Rp 5 juta untuk setiap perkara pilkada. Jumlah tersebut dinilai telalu besar karena hakim konstitusi juga sudah digaji Rp 40 jutaan per bulan.