detikNews

Badan Nasional Penempatan & Perlindungan TKI Segera Dibentuk

Pemerintah segera membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Kamis, 13 Jul 2006 18:01 WIB

detikNews

TKI Dibekali Smart Card

Setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nantinya akan memiliki satu smart card yang multifungsi.

Kamis, 13 Jul 2006 17:36 WIB

detikNews

Birokrasi TKI Dipangkas dari 40 Meja Jadi 11 Meja

Birokrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang keluar atau masuk ke Indonesia disederhanakan.

Kamis, 13 Jul 2006 17:22 WIB

detikNews

Hamid Bakal Diperiksa KPK Lagi

KPK akan kembali memeriksa Hamid Awaludin. Menkum dan HAM itu akan diperiksa dalam pengadaan segel surat suara Pemilu 2004.

Kamis, 13 Jul 2006 16:11 WIB

detikNews

Aktivis Buruh Migran Demo SBY di Balai Kartini

Sekitar 30 aktivis buruh migran menggelar aksi di depan kantor Depnakertrans mendesak agar pemerintahan SBY-JK tidak mengumbar janji manis terkait perlindungan buruh migran.

Kamis, 13 Jul 2006 10:31 WIB

detikNews

Kalla: UU PA Patut Disyukuri

Wapres Kalla menilai pengesahan UU PA patut disyukuri. Kalla yakin, UU itu dapat menjadi landasan pemerintahan yang baik.

Rabu, 12 Jul 2006 00:01 WIB

detikNews

Sengaja Persulit Kewarganegaraan, Pejabat Bisa Dibui 1 Tahun

Sosialisasi UU Kewarganegaraan akan dilakukan hingga ke daerah karena jika pejabat menghalangi warga negara memperoleh hak-haknya akan dikenai sanksi pidana minimal 1 tahun penjara.

Selasa, 11 Jul 2006 14:10 WIB

detikNews

Hamid Tetap Akan Dipanggil Jadi Saksi Korupsi Segel Surat Suara

Jaksa penuntut umum akan menjadwalkan ulang pemanggilan mantan anggota KPU Hamid Awaludin. Dia akan dijadikan saksi korupsi segel surat suara.

Selasa, 11 Jul 2006 11:51 WIB

detikNews

Eks GAM 'Diincar' Pemerintah

Sehari menjelang disahkannya RUU Pemerintahan Aceh (PA) menjadi UU, para mantan anggota GAM jadi 'target utama incaran' pemerintah. Kenapa?

Senin, 10 Jul 2006 16:30 WIB

detikNews

Didesak Intervensi MA, SBY Akan Konsultasi ke Menkum HAM

Presiden SBY akan bersikap hati-hati terhadap permintaan sejumlah LSM untuk mengintervensi MA terkait pemeriksaan terhadap 3 hakim ad hoc tipikor.

Sabtu, 08 Jul 2006 09:33 WIB