PDIP cs seakan merajuk setelah tak mendapat satu pun kursi mulai dari pimpinan DPR hingga alat kelengkapan dewan. Mereka menuding pimpinan yang dikuasai Koalisi Merah Putih telah menskenariokan untuk menyapu bersih jabatan.

Ada saran untuk Koalisi Indonesia Hebat yang protes dengan aturan pemilihan sistem paket, ajukan saja gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberi masukan agar gugatan kali ini lebih berpeluang dikabulkan MK.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR meminta pemerintah menerbitkan Perpu untuk membatalkan UU MD3 yang saat ini sudah berlaku.

PPP melaksanakan Rapimnas I pasca pengurus PPP baru terbentuk. Salah satu rekomendasi Rapimnas ini meminta pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk batalkan UU tentang MPR, DPR, dan DPD dan DPRD (MD3).

Presiden Joko Widodo mempercayakan posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada Ferry Mursyidan Baldan. Ferry adalah Ketua DPP NasDem yang lulus dari FISIP Unpad.

Dilantiknya Joko Widodo sebagai Presiden RI turut memunculkan harapan tinggi terhadap industri teknologi informasi dan komunikasi Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan jika ada kekosongan wakil gubernur, maka yang berhak mengusulkan adalah gubernur definitive. Untuk kasus Jakarta, saat Wagub DKI Basuki T. Purnama (Ahok) naik jadi gubernur, ia dapat menunjuk sendiri nama wakilnya tanpa perlu persetujuan dari parpol pemenang pemilu.

Setelah berupaya untuk memenangkan pencalonan Dr. Nurhayati Assegaf, delegasi DPR RI dalam Pertemuan IPU ke-131 masih mengincar lagi keterwakilan parlemen Indonesia.

Setelah memborong jabatan pimpinan DPR dan MPR, Koalisi Merah Putih (KMP) dikabarkan akan borong jabatan di komisi. Sekretaris KMP Fahri Hamzah memandang pembagian jatah juga akan dilakukan di eksekutif oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Presiden SBY sempat menuai kecaman karena menggagas UU Pilkada via Kemendagri dan partai besutannya, PD, walk out saat voting UU Pilkada yang meloloskan pilkada tak langsung. Di Bali Democracy Forum (BDF), SBY menjelaskan soal UU Pilkada itu.