detikNews

Politikus PKB Musa Zainudin Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan anggota DPR Komisi V Musa Zainuddin dituntut 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar serta subsider 6 bulan.

Rabu, 25 Okt 2017 15:52 WIB

detikNews

Eks Auditor BPK Bantah Dakwaan soal Terima Rp 240 Juta

Auditor BPK Rochmadi Saptogiri merasa dakwaan yang disampaikan jaksa KPK padanya harus dibatalkan.

Rabu, 25 Okt 2017 14:54 WIB

detikNews

Kompolnas Persilakan Polri Ikuti Petunjuk Presiden soal Densus Tipikor

Kompolnas mendukung pembentukan Densus Tipikor, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Polri, yaitu petunjuk Presiden Jokowi.

Rabu, 25 Okt 2017 09:42 WIB

detikNews

Eks Irjen Kemendes Hadapi Sidang Putusan Hari Ini

Eks Irjen Kemendes PDTT Sugito akan menjalani sidang putusan perkara suap auditor BPK siang ini. Seperti apa rencananya?

Rabu, 25 Okt 2017 08:38 WIB

detikNews

Gerindra: Densus Tipikor Berpotensi Tiru Kerja KPK

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani memandang pembentukan Densus Tipikor akan melemahkan kinerja KPK.

Selasa, 24 Okt 2017 19:44 WIB

detikInet

Tertidur Saat Rapat DPR, Setya Novanto Jadi Sorotan Netizen

Ketua DPR Setya Novanto tertangkap kamera tengah tertidur ketika sedang rapat paripurna. Netizen pun ramai-ramai menyorotinya dengan berbagai komentar.

Selasa, 24 Okt 2017 19:19 WIB

detikNews

Kasus e-KTP, Adik Gamawan Fauzi dan Eks Waka Banggar DPR Dipanggil

Penyidik KPK memanggil Azmin Aulia untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek e-KTP.

Selasa, 24 Okt 2017 11:05 WIB

detikNews

Dituntut 8 Tahun Penjara, Ini Respons Miryam Haryani

Miryam Haryani dituntut 8 tahun penjara karena diyakini jaksa terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan perkara korupsi e-KTP.

Senin, 23 Okt 2017 22:00 WIB

detikNews

Usai Diperiksa KPK, Notaris Hilda Tak Mau Jawab soal Proyek e-KTP

Sebelum Hilda, KPK memanggil dua notaris sebagai saksi. Dua notaris tersebut adalah Amelia Kasih dan Hilda.

Senin, 23 Okt 2017 17:11 WIB

detikNews

Ahli: Kewenangan Penuntutan oleh Densus Tipikor Langgar UU

Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai kewenangan menuntut yang akan dimiliki Densus Tipikor Polri menyalahi KUHAP.

Senin, 23 Okt 2017 16:16 WIB