Isu narkotika telah menjadi isu internasional dan kawasan. Di ASEAN, isu narkotika juga menjadi konsentrasi negara-negara Asia Tenggara. Penanggulangan masalah narkoba harus menggunakan paradigma baru.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menghadiri Apel Komandan Satuan secara Terpusat (Dansat) tahun 2014 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Apel ini dilakukan dalam upaya meningkatkan soliditas dan solidaritas antar satuan TNI.

Ancaman narkoba ternyata juga menghantui 9 negara ASEAN selain Indonesia. Penyelundupannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun.

Tiada hari tanpa penangkapan bandar narkoba dan kaki tangannya. Terbaru, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencokok 7 orang tersangka peredaran ganja seberat 60.630 gram atau sekitar 60 kg.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut Indonesia saat ini dalam status darurat narkoba. Pengedarannya di Indonesia begitu masif. Bahkan bandar-bandarnya bisa mengedarkan narkoba dari balik jeruji penjara.

Narkoba masih menjadi masalah besar bagi setiap negara termasuk negara-negara di ASEAN. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan membuat sebuah manajeman perbatasan keamanan yang ketat di setiap negara.

Pemerintah Indonesia akan mengeksekusi mati 68 bandar narkoba yang proses hukumnya sudah inkracht. Hukuman mati ini menuai protes dari aktivis HAM, tapi negara ASEAN tak mempermasalahkannya.

Badan Nasional Narkotika (BNN) berupaya mewujudkan Indonesia Drug Free pada 2015. Namun BNN mengakui tak mungkin menghilangkan narkotika dari Tanah Air. Di Jakarta saja, masih ada 490 ribu pengguna narkoba dan jumlahnya terus meningkat.

Pemerintah akan mengeksekusi mati 68 bandar narkoba yang proses hukumnya telah final. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan hal itu telah sesuai dengan UU yang berlaku.

Masalah Lapas yang penuh salah satu solusinya adalah pecandu narkoba direhabilitasi. Namun ternyata dari 4 juta pecandu narkoba, hanya 18 ribu yang direhabilitasi. Rupanya hal ini karena ada sentimen negatif di masyarakat terhadap pecandu.