Presiden Joko Widodo hampir pasti akan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Isu santer Jokowi akan mengumumkan keputusan berani itu setelah bertemu dengan elite KIH di Solo.

Ketegangan antara Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan berujung pada perang dingin antara Istana dan Teuku Umar. Namun, politikus senior PDIP Pramono Anung berkelit.

PDIP mengaku belum mendengar secara langsung kabar Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal itu pun akan dibahas di Solo akhir pekan ini bersama KIH.

Tiga pejabat negara yang konon diistilahkan sebagai 'trio macan' adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Seskab Andi Widjajanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan membantah dianggap pihak yang menghambat komunikasi Presiden Joko Widodo dengan partai koalisi. Malah Luhut mengaku masih intens berkomunikasi dengan elite parpol koalisi.

Dorongan agar Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri makin besar. KMP bahkan mendorong Jokowi mendengarkan aspirasi rakyat. Tapi kenapa PDIP masih ngotot mendesak Presiden Jokowi melantik Komjen Budi?

Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Kompolnas dan muncul wacana pengajuan nama-nama cakapolri baru. Ketua MPR Zulkifli Hasan percaya Jokowi bisa membuat keputusan yang terbaik.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menuding ada orang-orang di Istana yang ingin menjauhkan Presiden Jokowi dari PDIP. Pihak Istana pun merespons hal itu.

Sore ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun sebelum pertemuan tersebut Jokowi kabarnya akan bertemu terlebih dahulu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Membahas pelantikan Komjen BG?

Tim 9 yang dibentuk Jokowi telah merekomendasikan agar pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dibatalkan. Daripada mendengarkan usulan Tim 9, politikus senior PDIP Pramono Anung menyarankan Jokowi mengumpulkan pimpinan lembaga tinggi negara.