RUU Pilpres disahkan DPR, Rabu 29 Oktober 2008 kemarin. Pengesahan itu membuat pemohon uji materi calon presiden independen berpikir ulang untuk menarik permohonan.

RUU Pornografi akan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini. Sikap Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) masih tetap menolak pengesahan. Pilihan cuma dua, menghadiri sidang paripurna atau walk out total.

Sejauh mana pemimpin mampu membawa rasa aman dan nyaman maka sistem apa pun yang dianut tidak menjadi masalah. Meskipun feodal tidak menjadi soal bila hak-hak rakyat tetap dihargai dan dihormati.

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim menyalahkan PM Abdullah Ahmad Badawi atas tertundanya upaya oposisi untuk membentuk pemerintahan baru.

Sidang rakyat yang digelar masyarakat Yogyakarta untuk menolak pilkada, tidak akan merubah ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini bisa menjadi masukan untuk DPR.

Ribuan warga mengikuti Sidang Rakyat Yogyakarta. Mereka menuntut agar Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX yang bertahta ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1429 H jatuh pada tanggal 1 Oktober 2008. Muhammadiyah menyerukan dan mengajak kaum muslimin untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momentum berperilaku yang fitri.

Lagi-lagi wakil rakyat yang terhormat duduk di kursi pesakitan. Sidang perdana anggota Komisi IV DPR RI Sarjan Taher digelar Kamis (25/9/2008) pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kasus suap di Komisi IV DPR semakin terbuka. Politikus dari fraksi PKS Tamsil Linrung mengatakan anggota Komisi IV DPR memang menerima dana suap dari kasus alih fungsi hutan bakau di Tanjung Api-api di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemberian uang untuk wakil rakyat ini dilakukan sekitar November 2006.

Pemerintah SBY dinilai gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan audit ulang terhadap kemiskinan factual agar tidak dimanfaatkan untuk kampanye politik tertentu.