Pemerintah mulai berbalik haluan terhadap semangat penuntasan RUU Pengadilan Tipikor. Pemerintah tidak lagi menargetkan RUU Pengadilan Tipikor segera disahkan.

Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor sepakat mencabut hak penuntutan KPK. Jaksa Penuntut Umum dari Kejagung menjadi satu-satunya yang berhak untuk mengajukan tuntutan.

Komisi III DPR membantah usulan pengembalian hak penuntutan KPK kepada Kejaksaan Agung datang dari mereka. Komisi III berjanji akan menjelaskan permasalahan ini secara rinci malam nanti.

RUU Pengadilan Tipikor rencananya segera akan disahkan oleh DPR. Namun, sejumlah LSM menolak dan merobek-robek draf RUU itu  karena dinilai melemahkan eksistensi pengadilan Tipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

RUU Pengadilan Tipikor akan segera disahkan. Tim pansus sudah menyiapkan ancer-ancer hari yang pas, yakni hari terakhir paripurna DPR periode 2004-2009 bertugas.

Ancaman bui terhadap para pembocor rahasia negara tidak hanya berlaku bagi media massa, perorangan dan perusahaan. Anggota DPR yang membuat UU Rahasia Negara pun juga bisa dibui jika tidak hati-hati berkomentar dan sengaja membocorkan rahasia negara.

Setiap tenaga kerja asing, khusus yang berstatus direksi maupun komisaris hanya diberikan kesempatan menjabat  sekali di perusahaan di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Setelah mengalami pembahasan selama setahun lebih di DPR RI, akhirnya RUU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan disahkan pada sidang paripurna DPR siang ini.

Anggota Pansus RUU Rahasia Negara (RN) Effendi Choirie menjamin RUU tersebut tidak akan menjadikan demokrasi Indonesia kembali mundur. Alasannya batasan-batasan soal pasal-pasal krusial sudah dibuat dengan baik.

Keinginan DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Rahasia Negara (RN) semata-mata didasarkan alasan posisi Indonesia yang semakin lemah akibat sangat terbuka. Hanya Indonesia yang tidak memiliki UU Rahasia Negara.