Mahkamah Agung (MA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas tuntas kasus suap hakim Tipikor Semarang. Salah satu nama yang disebutkan MA adalah Pragsono.

Mahkamah Agung (MA) memiliki strategi khusus untuk menangani hakim-hakim yang nakal. Juru Bicara MA Djoko Sarwoko mengatakan salah satu cara memerangi hakim yang nakal adalah dengan mutasi. Bisa? 

KPK menangkap hakim adhoc Tipikor Semarang Kartini Marpaung pada Jumat 17 Agustus 2012 kemarin. Bersama Kartini, ada dua hakim lain yang menangani perkara. Satu orang berada di Malaysia.

KPK menangkap 2 hakim ad hoc Tipikor di Semarang karena diduga menerima suap. Penangkapan ini membuat tahap seleksi wawancara calon hakim ad hoc tipikor yang sedang dilakukan MA diundur.

Badan Peradilan Umum (Badilum) akhirnya mengeluarkan SK pemberhentian sementara kepada terdakwa hakim adhoc tipikor Semarang yang tertangkap tangan menerima suap. SK itu dikeluarkan atas perintah Mahkamah Agung.

Menyusul penahanan KPK terhadap hakim adhoc Tipikor Semarang yang tertangkap menerima suap, Kartini, Mahkamah Agung akan mengevaluasi putusan-putusan bebas yang pernah diputus Kartini.

KPK menangkap dua hakim adhoc Tipikor Semarang terkait kasus suap. Juru Bicara Mahkamah Agung Djoko Sarwoko mengatakan, bahwa ketua Majelis Pengadilan Tipikor Semarang mengetahui tawar-menawar dalam sejumlah suap yang diterima Kartini cs.

Dalam 5 perkara vonis bebas yang ditangani Kartini Juliana Marpaung, terdapat indikasi bahwa majelis hakim berpihak kepada terdakwa. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua PN Semarang, Ifa Sudewi.

Anggota Komisi III DPR Saan Mustopa mendorong Komisi Yudisial (KY) bersinergi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk menangani hakim nakal. Hakim nakal harus diberi sanksi seberat-beratnya.

KPK akan menelusuri keterlibatan hakim lain selain Hakim adhoc Tipikor Kartini Marpaung dan Heru Kisbandono dalam kasus suap di PN Semarang. Kartini mengaku tidak tahu mengenai keterlibatan hakim lainnya.