Gara-gara Ketua MK Akil Mochtar ditetapkan jadi tersangka kasus suap sengketa Pilkada, banyak pihak mendesak semua hakim MK mundur. Presiden SBY pun memberikan penjelasan.

Presiden SBY menghendaki uji kelayakan pejabat dijauhkan dari kepentingan politik. SBY memandang berbahaya jika seleksi pejabat negara didominasi kepentingan politik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Komisi Yudisial (KY) untuk kembali mengawasi hakim konstitusi. Usulan ini nantinya akan dituangkan dalam Perpu yang akan diajukan ke DPR.

Sejak Akil Mochtar ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tuntutan hukuman mati terus didengungkan masyarakat pada Ketua MK itu. Presiden SBY tidak berwenang untuk menghukum mati Akil.

Presiden SBY menggelar konferensi pers soal penetapan tersangka Ketua MK Akil Mochtar. SBY menuturkan banyak pihak yang memintanya membubarkan MK dan menghukum mati Akil Mochtar, namun SBY tak bisa mengamini karena tak memiliki wewenang.

Tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar seakan mengungkit luka lama MK. Yaitu saat ditemukan adanya surat palsu MK yang menyeret-nyeret hakim konstitusi Arsyad Sanusi.

Wajah MK telah tercoreng akibat ulah Ketuanya, Akil Mochtar, yang diduga menerima suap. Gerindra mendesak semua Hakim MK yang terlibat untuk mundur demi perbaikan lembaga yang sebelumnya terkenal bersih itu.

Ketua MA periode 2009-2012 Harifin Tumpa pernah merasakan kekhawatiran terhadap teman sejawatnya, MK. Kini, ramalannya pun terbukti: Ketua MK tertangkap KPK saat mengadili sengketa Pilkada.

Ironi, mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan persoalan hukum Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Rekam jejak Akil di bidang hukum seakan tersapu akibat penangkapan yang dilakukan KPK.

Sekjen MK Jenadri M Gaffar menyebutkan 3 ganja dan 2 pil inex yang ditemukan di laci meja kerja Akil Mochtar telah diserahkan ke BNN. Namun BNN mengaku belum menerimanya.