Black campaign dan money politics marak terjadi di putaran pertama pilgub DKI Jakarta. Praktik-praktik ini bermunculan di tengah masyarakat, terutama masyakarat kelas menengah bawah.

Isu SARA selalu membayangi kandidat Gubernur DKI Jakarta dan kali ini menimpa pasangan Jokowi-Ahok. Hal ini dinilai tidak akan menguntungkan rival Jokowi, namun justru menambah pemilih golput pada putaran kedua mendatang.

Meski diserang dengan isu terkait suku, agama dan ras (SARA), tim sukses pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama tetap optimistis menghadapi putaran kedua.

PPP belum memutuskan arah dukungan di putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Fauzi Bowo atau Joko Widodo, PPP masih mengkalkulasi dukungan.

Jelang putaran kedua Pilgub DKI, kampanye negatif termasuk isu SARA ramai jadi perbincangan. Namun penggunaan isu SARA untuk menyudutkan calon tertentu diyakini tidak menggoyahkan pilihan pemilih.

Selain ke Panwaslu, tim Jokowi-Ahok juga melapor ke polisi terkait kampanye terselubung SARA menuju putaran kedua Pilgub DKI. Diharapkan polisi menyidik hingga tuntas.

Pola pendekatan cagub dan cawagub di bulan puasa, tidak bisa dihindari dari kemungkinan kampanye. Kegiatan seperti buka puasa, sahur bersama, sampai pengajian. Bagaimana tanggapan Panwaslu?

Isu SARA terus mencuat usai putaran pertama Pilgub DKI. Pasangan Jokowi-Ahok mengaku mendapat tudingan SARA melalui selebaran yang dibagikan oknum warga di kecamatan Jelambar Baru.

Kandidat cagub DKI Jakarta incumbent Fauzi Bowo (Foke) melarang pendukungnya menghembuskan isu SARA. Kalangan Partai Gerindra pun memuji Foke mengulang sejarah Bung Karno.

Pasangan Foke dan Nara dipastikan akan maju ke putaran ke II Pilgub DKI. Foke meminta supaya pendukungnya tidak menghembuskan isu SARA dalam putaran berikutnya.