DPR tengah menggodok RUU Larangan Minuman Beralkohol yang melarang secara total produksi, distribusi, penjualan, sampai konsumen minuman beralkohol. Seperti apa ancaman pidananya?

Dimotori Fraksi PPP dan PKS, DPR menyiapkan RUU Larangan Minuman beralkohol yang isinya melarang produksi dan peredaran minuman beralkohol dengan sangat ketat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung penuh RUU ini disahkan menjadi UU.

Fraksi PPP dan PKS DPR mengusulkan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang isinya melarang produksi dan peredaran minuman beralkohol dengan sangat ketat. Fraksi PD mendukung usulan ini karena sudah terlalu banyak anak bangsa yang menjadi korban.

RUU Larangan Minuman Beralkohol tengah‎ digodok DPR untuk membatasi dengan sangat ketat peredaran minuman beralkohol. Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Khatibul Umam setuju RUU tersebut segera dibahas dan disahkan.

PPP dan PKS mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol. ‎Golkar masih belum bersikap soal RUU ini.

DPR tengah mempersiapkan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang melarang semua produksi, peredaran, penjualan, dan konsumsi segala jenis minuman beralkohol. Larangan ini berlaku untuk semua minuman keras baik yang tradisional maupun produksi pabrik.

DPR sedang menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol yang isinya melarang produksi dan penjualan secara total segala jenis minumal beralkohol. Namun ada pengecualian untuk beberapa kondisi. Apa saja?

DPR mempersiapkan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang melarang semua produksi, peredaran, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol. PPP dan PKS sebagai dua partai yang mengusung RUU ini, pertimbangannya cukup gamblang.

Fraksi PPP dan PKS DPR mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) baru berjudul RUU Larangan Minuman Beralkohol. Isinya soal pelarangan total terhadap produksi, perdagangan, sampai konsumsi minuman beralkohol. Bagaimana detail RUU tersebut?

DPR RI tengah mempersiapkan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol. Undang-undang ini melarang peredaran semua jenis minuman keras yang mengandung alkohol dari nol persen sampai oplosan.