Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar ternyata telah menyerahkan surat pengunduran diri ke MK. Surat pengunduran diri Akil diterima para hakim MK setelah pidato Presiden SBY tentang penyelamatan MK.

"Judicial review tentu akan diterima. Tidak boleh ada meminta agar tidak diterima atau agar tidak di-judicial review," kata Hakim MK Harjono.

Presiden SBY dalam pidatonya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan untuk menunda persidangan dalam jangka pendek. Namun MK menolak dan menegaskan putusan-putusannya masih sah.

Mahkamah Konstitusi (MK) kecewa tak diajak rapat oleh SBY. MK merasa sebagai lembaga yang dipersalahkan.

KY memandang jajaran kesekjenan MK memang perlu diaudit oleh lembaga eksternal.

Presiden SBY akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) terkait pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). SBY berharap Perpu tersebut tidak di-judicial review.

Komisi Yudisial (KY) mendukung langkah Presiden SBY yang akan mengeluarkan Peraturan pengganti Undang-undang (Perpu) untuk pengawasan Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden SBY menyiapkan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) yang di antara isinya memuat pengawasan untuk Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah SBY ini disambut baik oleh Komisi Yudisial (KY).

Guna mencegah terulangnya kasus Akil Mochtar, SBY menunjuk Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim konstitusi. Niatan baik ini perlu diapresiasi sebagai langkah yang tepat. Namun ada beberapa catatan kritis.

Presiden SBY dan pimpinan lembaga negara menggelar pertemuan. Pertemuan ini menghasilkan 5 butir lahgkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang citranya jatuh karena kasus suap yang menyeret Ketua MK Akil Mochtar.