Di atas kereta wisata, Dirjen Haji Anggito Abimanyu, menjelaskan seputar pengelolaan dana haji. Ia menjamin tidak ada staf Kemenag yang mangkir dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Program umroh dan haji menggunakan sistem pemasaran berjenjang atau multi level marketing (MLM) dinilai tak rasional. Menteri Agama, Suryadharma Ali dengan tegas melarang program itu karena tak masuk akal.

Meski Kementerian Agama sudah melarang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) memberikan dana talangan calon jamaah haji, toh nyatanya masih ada saja kasus seperti ini terjadi.

Sebanyak 51 orang calon jamaah umrah asal Aceh gagal berangkat ke Arab Saudi. Perusahaan travel yang harusnya memberangkatkan mereka bolak-balik menunda keberangkatan sudah lebih dari 10 hari.

KPK tengah menyelidiki pengelolaan dana haji tahu 2012-2013. Ternyata nilai dana haji selama dua tahun tidak sedikit, nilainya mencapai Rp 116 triliun.

Dirjen Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu tak kaget dengan penyelidikan yang tengah dilakukan KPK terhadap dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji. Anggito menjamin bahwa laporan keuangan dana haji yang dikelolanya sangat wajar.

Jumlah setoran dana haji yang dipegang oleh Kementerian Agama mencapai Rp 64 triliun. Dana ini naik dua kali lipat dibandingkan 2009 lalu. Disimpan di mana uangnya?

Tahun ini pemerintah akan memberikan dana pembangunan sejumlah proyek Rp 1,57 triliun. Dana ini diambil dari surat utang syariah (sukuk) yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

Kementrian Agama berniat memesan tikar mendong dari Kabupaten Sleman untuk jamaah haji tahun 2014 atau 1435 H. Tikar tersebut akan bisa digunakan untuk alas duduk saat prosesi di Armina di Arab Saudi.

Kementrian Agama berharap DPR segera menyelesaikan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2014 sebelum memasuki masa kampanye. Sebab semua anggota DPR akan segera sibuk dengan kegiatan pemilu.