Pemerintah sedang menggodok untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang baru. Inpres ini diharapkan akan dapat mempercepat adanya aksi pemberantasan korupsi.

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Jatim mendukung pengusutan napi yang kedapatan konsumsi sabu-sabu di Lapas Narkotika Pamekasan, termasuk memeriksa sipir yang diduga terlibat.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM akan mempersenjatai RUU Tipikor dengan hukuman berat bagi para koruptor. Dalam RUU tersebut koruptor bisa diancam hukuman mati jika kondisi negara dalam keadaan bencana.

Polisi berencana memeriksa sipir Lapas Narkotika Pamekasan yang diduga terlibat dalam peredaran sabu-sabu. Seorang napi yang tertangkap nyabu saat razia mengaku mendapatkan pasokan dari sipir.

Seorang narapidana Lapas Klas II A Pamekasan ditangkap karena diduga mengkonsumsi sabu-sabu. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Jatim akan menindak sipir/petugas lapas yang terbukti terlibat.

Pelaku bom Bali I Umar Patek ditangkap di Pakistan. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar meminta agar buronan teroris ini dibawa ke Indonesia.

Pemerintah akan meminta masukan dari publik untuk memperbaiki revisi UU Tipikor. Pemerintah berjanji UU ini nantinya tidak akan melemahkan perjuangan melawan korupsi.

Agar gerak gerik debt collector 'nakal' bisa terpantau, agen debt collector diusulkan harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Pengguna jasa debt collector juga harus meminta legitimasi dari sang agen.

Jaksa senior Cirus Sinaga resmi dicekal keluar negeri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Jaksa Cirus mulai dicekal sejak 31 Maret 2011, untuk jangka waktu 1 tahun.

Pemerintah akhirnya menarik lagi draf RUU Tipikor yang sudah di berada Sekretariat Negara dan siap dikirim ke DPR. Dalam penyusunan draf berikutnya, pemerintah diharapkan membentuk tim baru yang berintegritas.