Aturan dalam Perpu MK bertujuan memperkuat dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengadilan konstitusi tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berikut ini substansi dari produk hukum baru tersebut.

Melalui Perpu Mahkamah Konstitusi, syarat untuk menjadi hakim MK semakin diperketat. Salah satunya dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan oleh panel yang terdiri tujuh orang ahli.

Presiden SBY menerbitkan Perpu soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang berisikan 3 hal pokok. Salah satu isi Perpu itu adalah dibentuknya majelis kehormatan hakim MK. Ini komposisi majelis tersebut.

Presiden SBY menandatangani Perpu Mahkamah Konstitusi. Di dalamnya dinyatakan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) oleh KY dan MK untuk mengawasi hakim konstitusi.

Menko Polhulam Djoko Suyanto memaparkan pentingnya Perpu yang dikeluarkan Presiden SBY untuk memperkuat MK. MK sebagai lembaga negara harus ada fungsi kontrol yang jelas.

"Saya tidak mau berandai-andai akan di-judicial review atau tidak. Kita ikuti saja prosesnya," jawab Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Perpu Mahkamah Konstitusi. Salah satu isinya adalah mengharuskan calon hakim MK nonaktif lebih dulu selama tujuh tahun sebelum diajukan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal Mahkamah Konstitusi (MK). Perpu ini menyangkut 3 hal yaitu persyaratan majelis hakim MK, proses seleksi hakim dan sistem pengawasan hakim MK.

Pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) sudah tidak relevan lagi. Sebab sifat kegentingan dan kondisi darurat telah lewat.

Para advokat yang kerap berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) meminta adanya pembenahan di MK. Selain pembenahan pengawasan, juga pembenahan kesekjenan.