Telkom bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Intel, dan World Bank, menggelar pelatihan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk para guru di delapan kota besar di Indonesia melalui program IndiLearning.

Addie MS, Emirsyah Satar, dan Tjut Nyak Deviana Daudsyah diusulkan untuk menduduki posisi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ketiganya termasuk dalam 72 nama calon menteri yang lolos dari seleksi Tim Pakar dan Pokja Redaksi Seleksi Menteri detikcom.

Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) hari Rabu (17/9/2014) mengeluarkan petisi tentang beasiswa Dikti kepada Kemendikbud. Petisi itu menyuarakan bahwa banyak penerima beasiswa yang belum menerima kepastian kapan beasiswa akan cair.

PERMENDIKBUD No 49 tahun 2014 membatasi masa kuliah mahasiswa S1 maksimal 5 tahun. Namun Institut Teknologi Bandung (ITB) masih akan mengkaji peraturan dan belum akan memberlakukannya tahun ini.

Kejati DKI menetapkan mantan Kepala Balitbang Kemendikbud Mansyur Ramli sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan dana survei pendidikan dan merugikan merugikan negara Rp 116 miliar.

Quacquarelli Symonds (QS), lembaga konsultan pendidikan dari Inggris, mengeluarkan daftar peringkat universitas di dunia tahun 2014. QS menilai lebih dari 3 ribu universitas dan me-ranking 800 di antaranya. PTN Indonesia masuk dalam urutan keberapa?

Munculnya PERMENDIKBUD No 49 th 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi diprotes mahasiswa. Peraturan menteri itu dinilai menjadikan mahasiswa hanya berorientasi pada nilai agar cepat lulus. 

Sosok Anas Urbaningrum yang pernah memimpin partai penguasa, menjadi magnet tersendiri bagi para pejabat yang menginginkan posisi tertentu. Jaksa membeberkan setidaknya ada dua kali permintaan kepada Anas melalui istrinya Attiyah Laila.

Kisruh sempat terjadi terkait beasiswa Dikti Kemendikbud. Sejumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri menjerit karena uang beasiswa yang digunakan untuk biaya kuliah tak juga datang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat cegah terhadap lima anggota DPR terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Hal ini untuk mendalami proses pembahasan anggaran di Komisi VIII DPR.