Ada dugaan sejumlah pihak sengaja 'menghilangkan' salah satu ayat di pasal 113 UU Kesehatan. Untuk membuktikannya, sebaiknya kasus tersebut disidik oleh polisi saja.

Sidang Pansus telah menetapkan fraksi-fraksi yang akan menduduki posisi ketua untuk tiap komisi dan alat kelengkapan DPR. Namun untuk nama-nama yang akan menjabat belum diputuskan dan akan diserahkan ke fraksi masing-masing.

Ketua Pansus RUU Kesehatan Ribka Tjiptaning membantah adanya korupsi ayat dalam UU Kesehatan yang disahkan pada 14 Sepetember lalu. Munculnya korupsi 1 ayat itu dinilai hanya kesalahan teknis saja.

Mantan Sekretaris Jenderal DPR RI Faisal Jamal mengungkapkan bahwa perapian draf sebuah UU yang telah disahkan ada di tangan Setjen DPR. Setelah UU rapi, dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk dimasukkan lembaran negara.

Ayat 2 Pasal 113 UU Kesehatan dikorupsi setelah disahkan pada 14 September 2009. Nah, bagaimana nasib ayat yang hilang -- yang terkait rokok -- itu?

Satu ayat di UU Kesehatan yang berkaitan dengan rokok dikorupsi setelah disahkan pada 14 September 2009. Di mana proses korupsi ayat itu bisa dilakukan? Siapa yang kemungkinan bisa mengkorupsi ayat itu?

Satu ayat di UU Kesehatan yang berkaitan dengan rokok dikorupsi setelah disahkan pada 14 September 2009. Di mana proses korupsi ayat itu bisa dilakukan? Siapa yang kemungkinan bisa mengkorupsi ayat itu?

Aktifis Kontras mendatangi Kejaksaan Agung guna mempertanyakan sikap Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hal ini terkait rekomendasi Paripurna DPR tentang tindak lanjut penyelidikan penghilangan secara paksa periode 1997-1998.

Mayoritas fraksi sepakat jumlah komisi DPR tetap 11. Jumlah tersebut sudah cukup untuk menjalankan fungsi legislasi DPR.

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bahwa mayoritas fraksi menolak rekomendasi pansus peraturan DPR tentang tata tertib soal penambahan komisi di alat kelengkapan Dewan tersebut.