Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan lembaga penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan langsung berada di bawah presiden. Kondisi itu justru rawan permainan kekuasaan.

Rumah yang saya huni sekarang ini adalah saya bangun sendiri dengan jerih payah saya bekerja sebagai Guru di SLB-A Pembina Tingkat Nasional Lebak Bulus Jakarta.

Proyek di APBN senilai Rp 20,9 triliun akan dijadikan aset jaminan (underlying assets) penerbitan sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN) dalam waktu dekat.

PDIP akan memberikan sanksi pemecatan atau bahkan recall jika kader partainya, Budiman Sudjatmiko masih beraktivitas di Nasdem, jika Ormas tersebut nantinya menjadi partai. Jika benar Nasdem menjadi partai, Budiman akan diharuskan memilih PDIP atau Nasdem.

PDIP menjadi parpol berbadan hukum pertama yang mendaftar verifikasi ulang. PDIP berharap, dengan menjadi yang pertama mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM, PDIP dapat pula menjadi yang pertama di Pemilu 2014.

Belum mapan, tapi sudah tidak kompak. Itulah yang terlihat dari ormas Nasional Demokrat (Nasdem) dengan  munculnya Partai Nasdem. Sri Sultan Hamengku Buwono X pun merasakan mulai munculnya faksi-faksi di  ormas Nasdem.

Pemerintah Cina membebaskan pengacara yang biasa menangani kasus pelanggaran ham, Jiang Tianyong dari penjara.

Kemenkum HAM menyatakan akan mengikutsertakan LSM dan KPK dalam tim perumus draft revisi UU Tipikor. KPK dan elemen masyarakat tersebut berhak menolak rumusan yang diajukan oleh pemerintah tersebut.

Ketua DPR Marzuki Alie angkat bicara terkait rencana hakim menggelar demo menuntut kesejahteraan. Menurut Marzuki, tuntutan kerja Hakim tak seimbang dengan penghasilan yang diberikan negara.

Pemerintah Arab Saudi bersedia membebaskan tiga ratusan orang TKI yang sedang ditahan atas keterlibatan mereka dalam kasus kriminal. Namun tidak untuk 23 orang WNI yang terlibat kasus pembunuhan.